BRIN Nilai Jokowi Menyalahgunakan Intelijen untuk Memata-Matai Partai Lawan Jelang Pilpres
Menhan Prabowo Subianto, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir di Malang, Jawa Timur --Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi mengaku memiliki data intelijen dari BIN baik TNI maupun Polri terkait soal arah politik partai-partai jelang Pilpres 2024. Pernyataan Jokowi ini dianggap menyalahgunakan wewenang.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhamad Haripin menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan intelijen negara untuk memata-matai Partai Politik.
"Menurut pandangan kami bahwa apa yang diungkapkan oleh Presiden itu ... adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya kita bisa bilang ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan," kata Haripin dalam webinar: Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, Kamis 21 September 2023.
Haripin mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi telah mengancam penyelengaraan Pemilu serentak 2024 yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BACA JUGA:
- Jokowi Komentari Keputusan Kaesang Pangarep Masuk PSI
- Puan Maharani Harap APBN Terakhir Jokowi Berguna untuk Rakyat, Selama Ini Kemana?
Kata dia, tidak seharusnya Jokowi menggunakan badan intelijen negara untuk memata-matai lawan politik.
Haripin mengutip pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Pasal itu mengatur fungsi intelijen untuk mencegah, menangkal, menanggulangi keamanan nasional.
"Pernyataan Presiden itu juga bisa kita maknai sebagai bentuk intimidasi negara atau pemerintah atau rezim yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara menuju Pemilu 2024," ujarnya.
Haripin mendorong DPR RI agar membentuk pantia khusus untuk menelusuri penyalahgunaan BIN.
BACA JUGA:
- BRIN Sebut Jokowi Pegang Data Parpol dari Intelijen Terindikasi Penyalahgunaan Kekuasaan
- Hoaks dan Fitnah Sasar Prabowo, Partai Garuda: Dari Kelompok yang Sama Tuduh Ijazah Palsu Jokowi
Haripin mengatakan Komisi I dan Komisi III DPR bisa bertanya ke lembaga-lembaga intelijen di TNI dan Polri atas apa yang disampaikan Jokowi.
"Menggunakan hak akses atas informasi rahasia untuk penelusuran dugaan penyalahgunaan intelijen tersebut," ucap Haripin.
Pernyataan Jokowi Soal Situasi Politik dari BIN
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku mengantongi sejumlah informasi arah partai politik jelang Pilpres 2024 dari BIN baik Polri maupun intelijen TNI
.jpeg)
Sumber:
