Turunkan Emisi, Pemerintah Ajak Stakeholder Perumahan Akselerasi Pembiayaan Perumahan Hijau di Indonesia
Acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, pada Selasa 22 Agustus 2023 di Hotel Mulia, Jakarta-Credit Image: SMF-
Akselerasi Pembiayaan Perumahan Hijau – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang telah digulirkan oleh Pemerintah.
“Kementerian keuangan telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau. Insentif lainnya yang diberikan adalah berupa tax holidays dan tax allowances. Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, pada Selasa 22 Agustus 2023 di Hotel Mulia, Jakarta.
Melalui forum tersebut, Menkeu berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Menkeu juga meminta kepada para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.
“Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah. Untuk menuju ke perumahan ya efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam Pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” ucap Menkeu
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region di Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023 di Hotel Mulia-Credit Image: SMF-
Pada kesempatan yang sama, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR menekankan bahwa menurut Laporan Climate Transparency 2022, bangunan gedung merupakan salah satu kontributor emisi karbon utama di Indonesia yang terdiri dari 4,6% emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain.) dan 24,5% secara tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga).
BACA JUGA:
- Chief Economist SMF Prediksi Ekonomi RI 2023 Tumbuh 5 Persen
- SMF Siap Lakukan Sekuritisasi Aset, Lanjutkan Tren Positif EBAS-SP
- SMF Catatkan Kinerja Penyaluran Dana ke Sektor Pembiayaan Perumahan Berkesinambungan di Semester I- 2023
Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air dan sumber daya lainnya pada bangunan, khususnya bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
"Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna.
Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), Pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan di tahun 2023 ini yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kemudian dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dapat menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia, termasuk untuk berkontribusi secara bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berbasis lingkungan sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang saat ini digulirkan oleh Pemerintah.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada Tahun 2030 dan terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon di Tahun 2050. Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing), diantaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF.
Selanjutnya, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Kerentanan negara-negara ASEAN terhadap perubahan iklim cukup tinggi, dan hal tersebut dapat berdampak panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan ASEAN.
.jpeg)
Sumber:
