Ini Alasan TNI Keberatan dengan OTT KPK dan Penetapan Tersangka Kepala Basarnas
Danpuspom TNI Marsekal Muda (Marsda) Agung Handoko -Fianda Sjofjan Rassat-ANTARA
TNI keberatan dengan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC). Alasannya tidak sesuai prosedur.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko mengatakan, TNI punya aturan sendiri terhadap anggotanya yang melanggar pidana.
"Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendir," kata Agung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 28 Juli 2023.
Agung mengatakan pihaknya malah mengetahui soal penangkapan terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dari pemberitaan di media.
Yang bersangkutan kemudian diserahkan KPK ke Puspom TNI setelah 1x24 jam dengan status tahanan KPK.
BACA JUGA:
- Wamenkumham Eddy Hiariej Datang ke KPK, Klarifikasi Gratifikasi Rp7 Miliar yang Dilaporkan IPW
- Protes OTT KPK dan Penetapan Tersangka Kepala Basarnas, Puspom TNI: Tidak Sesuai Prosedur
Agung juga mengungkapkan banyak pihak yang bertanya soal mengapa Letkol Afri sudah ditahan, sedangkan Marsdya Henri tidak ditahan.
"Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi dan saat itu, dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer," ujarnya.
Ke depan, Agung berharap lembaga antirasuah bisa lebih kooperatif dengan pihak TNI karena ada perbedaan prosedur penanganan antara warga sipil dan personel militer.
Meski demikian, Agung menegaskan dirinya akan sepenuhnya bekerja sama dengan KPK untuk memberantas korupsi khususnya di lingkungan militer.
BACA JUGA:
- Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi, Mahfud MD: Bagus, KPK Bisa Cermati Oknum Ngakali Proses Lelang
- Kepala Basarnas Jadi Tersangka KPK, Jokowi Bilang Begini...
"Jadi mari kita bersama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka. Rekan-rekan media bisa memonitor," ucapnya.
Sebelumnya, Rabu (26/7), KPK telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.
Wakil Ketua KPK Alexander menerangkan dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan lima tersangka yakni Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
.jpeg)
Sumber:
