Lembaga Madrasah Swasta Terpukul Dengan Rencana Sekolah Hybrid Oleh Pemkab Tangerang
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Aliansi Kepsek Madrasah Swasta Dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang. --Rikhi Ferdian Untuk FIN
Sekolah Hybrid -- Rencana penerapan Sekolah Hybrid oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang membuat para kepala sekolah madrasah swasta di daerah itu khawatir.
Sebab, rencana Sekolah Hybrid yang disebut bakal menambah kuota belajar itu bakal berdampak pada berkurangnya jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah swasta, khususnya MTs.
Para kepala sekolah yang tergabung dalam aliansi kepsek madrasah swasta itu pun mengadukan nasibnya ke komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis 13 Juli 2023.
"Mohon dikaji ulang (sekolah hybrid) karena di salah satu yayasan madrasah pasti ada MTs. Ini menjadi kekhawatiran bagi kami lembaga swasta," jelas ketua aliansi kepsek madrasah swasta, Hibar Muhamad Soleh kepada FIN.
Dia mengungkapkan, saat ini yayasan sekolah swasta tengah resah dengan adanya kabar Hybrid Learning System oleh PLT Gubernur Banten.
Yang mana, Pemprov Banten sudah bersurat kepada Kemenristek Dikti terkait penerapan Hybrid Learning System yang bunyinya adalah untuk menerima tambahan kuota belajar.
- BACA JUGA:DPRD Soroti Rencana Sekolah Hybrid Oleh Dindik Kabupaten Tangerang: Terkesan Memaksakan!
- BACA JUGA:Dindik KabupatenTangerang Bakal Terapkan Sekolah Hybrid Tahun Ini
"Belum saja itu ada keputusan muncul kabar Bupati Tangerang akan memberlakukan 10 sekolah hybrid. Ini membuat kami terpukul," tuturnya.
"Sehingga kami di pihak swasta men-generalisasir jadi seudzon terhadap tujuan pemerintah ini apa?," imbuhnya.
Terlebih, sambung dia, saat ini keberadaan MTs swasta semakin terancam karena kekurangan rombel dengan banyak didirikannya SMP negeri oleh dinas pendidikan.
Oleh karenanya, dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta penerapan Sekolah Hybrid di Kabupaten Tangerang dapat dikaji kembali.
"Sekarang SMP sudah marak didirikan dan sekarang ada lagi (sekolah hybrid)," ujarnya.
Namun demikian, dia mengatakan, dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD dan Dinas Pendidikan, para kepsek madrasah swasta mendapat sedikit angin segar.
Sebab katanya, sekolah hybrid di Kabupaten Tangerang baru akan diuji coba di 10 sekolah dengan tidak menambah kuota belajar.
"Mungkin saat ini tidak ada penambahkan kuota dalam hybrid learning tapi ketika nanti kebijakannya berubah? Jadi selama masih ada sekolah hybrid masih ada kekhawatiran bagi kami lembaga swasta," tandasnya.
Sumber:
