BKKBN Ingatkan Dampak Buruk Stunting Bagi Masa Depan Indonesia

BKKBN Ingatkan Dampak Buruk Stunting Bagi Masa Depan Indonesia

BKKBN ingatkan bahaya stunting di masa depan anak--jatim.bkkbn.go.id

Menurut Teguh, salah satu infrastruktur yang efektif untuk memberdayakan keluarga terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting adalah Mobil Unit Penerangan  (Mupen) BKKBN. 

Melihat strategisnya Mupen, pada April 2012 BKKBN pernah  mengadakan kegiatan bertajuk "Jawara Mupen on the Road". Ketika itu pelepasan  dilakukan di Kota Cilegon, Banten,  dan berakhir di Madura, Jawa Timur. 

Teguh mengatakan kemampuan pemerintah dalam mendukung program percepatan penurunan stunting sangat terbatas, termasuk dalam penganggaran. Untuk mengatasi keterbatasan itu, BKKBN mengajak banyak pihak  bergotong-royong.

"Gotong royong itu di antaranya berupa dukungan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan makanan bergizi melalui program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan juga melalui program  Kakak Asuh Turunkan Stunting," urai Sukaryo.

Sukaryo juga mengatakan, pelayanan kontrasepsi yang dilakukan bidan berkontribusi  besar terhadap penurunan prevalensi stunting.

Dengan menjadi akseptor, seorang ibu dapat mengatur jarak kelahiran dengan baik dan dapat mengatur jumlah anak yang dilahirkan. 

"Harus komprehensif dalam menurunkan prevalensi stunting," jelas Teguh..

Teguh menyebut peran TNI, Polri, perusahaan swasta melalui program  Corporate Social Responsibility (CSR) hingga mitra kerja BKKBN lainnya yang sangat solid dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

Teguh juga mengemukakan tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) 2023 yang berlangsung selama satu bulan dari 1 - 31 Juli. Hasil PPK 23 tidak hanya digunakan untuk kepentingan program Pembangunan Kekuarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kecana) saja,  tetapi  juga dipakai untuk melakukan intervensi, salah satunya dalam hal kemiskinan ekstrem dan program terkait lainnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dalam kesempatan itu  mengatakan bahwa Kota Cilegon pernah meraih peringkat pertama terbaik capaian prevalensi  stunting tingkat Provinsi Banten tahun  2022 lalu. 

Saat itu prevalensi stunting kota tersebut  berada di posisi 18 persen (1.146 anak) dari 24 persen di 2021.

Percepatan penurunan stunting di Kota Cilegon bisa terjadi, menurut Helldy, karena dukungan kuat para pengusaha. Pada 2022  terdapat 295 industri di Kota Cilegon, 100 industri di antaranya adalah perusahaan asing. 

Helldy mengakui tak mampu menyelesaikan masalah stunting tanpa kesertaan banyak pihak. "Banyak CSR bantu kami. Kami bekerja sebagai super tim, bukan Superman," jelas Helldy.

Sementara Komandan Pangkalan TNI-AL Banten, Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, SH melaporkan beberapa kegiatan yang menyertai acara Temu Jawara dan Pelayanan KIE-KB. Salah satunya berupa pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 

Menurut Nurhayati M.Pd, Pokja Pelayanan KB Perwakilan BKKBN Banten, terdapat 55 akseptor MKJP yang mendapat pelayanan KB gratis di lokasi acara, di antaranya 43 akseptor  implan dan 13 akseptor IUD. Juga dilayani pemeriksaan papsmear terhadap 30 orang.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Makruf

Tentang Penulis

Sumber: