Ekonom Senior Dukung Ketegasan Bahlil, Hilirisasi Jalan bagi Indonesia Menuju Negara Maju
Presiden Jokowi dan Bahlil --
Ekonom Senior Dukung Ketegasan Bahlil, Hilirisasi Jalan bagi Indonesia Menuju Negara Maju
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara tegas menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF), yang meminta pemerintah untuk menghapus secara bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas larangan ekspor komoditas lainnya.
Ekonom senior Institute for Developement of Economic and Finance (Indef), Prof Didik Rachbini mendukung langkah tegas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk tetap melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor nikel dan fokus terhadap program hilirisasi menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
“Hilirisasi itu adalah kebijakan industri dan kebijakan ekonomi Indonesia jadi Indonesia punya sumber daya alam dan itu akan dipakai untuk hilirisasi untuk bahan baku industri nasional,” ujar Didik, Sabtu 1 Juli 2023.
BACA JUGA:
- LG Lanjut Garap Proyek Kendaraan Listrik di RI, Pengamat Apresiasi Kerja Keras Bahlil Lahadalia
- Pengamat Dukung Menteri Bahlil Soal Kebijakan Golden Visa: Berpotensi Tarik Minat Investasi
“Seperti negara maju Amerika punya minyak, minyak itu kan bahan baku industri, energinya tidak dipakai hanya untuk generasi sekarang yang akan datang bisa,” imbuhnya.
Didik menambahkan rata-rata negara maju melakukan industrialisasi dengan sumber daya yang dimilikinya secara optimal.
“Semua negara melakukan industrialisasi dan ini dilakukan semaksimal mungkin agar industrialisasi itu dilakukan dengan resource base, namanya resource base industri,” paparnya.
Dijelaskan Didik, komoditi atau bahan mentah yang dimiliki Indonesia merupakan hak Indonesia, tidak ada kewajiban menjualnya dan tidak ada urusan dengan lembaga atau negara lain.
BACA JUGA:
- Bahlil Sebut Kontrak Izin Usaha Pertambangan Freeport Hampir Dipastikan Diperpanjang
- Pengamat Dukung Menteri Bahlil Gandeng Arab Saudi Investasi EBT dan Rumah Sakit di Indonesia
“Ini resource nya Indonesia gimana barang kita mau jual, mau tidak kita jual itu basic, itu ownership nya Indonesia itu mau diatur oleh luar oleh IMF, itukan ownership hak nya Indonesia mau ekspor atau tidak,” katanya.
Menurut Didik, apa yang direkomendasikan oleh IMF didalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia itu sama saja mencoba untuk menyetir kebijakan Indonesia karena ada kepentingan dan maksud tertentu dibaliknya.
“Nah apa yang direkomendasikan oleh IMF itu penuh interest, jadi IMF itu bukan lembaga yang menaungi anggota-anggotanya tetapi disetir oleh pihak-pihak tertentu yang menguasai lembaga itu,” ucapnya.
Lebih lanjut Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menyebut nasihat yang disampaikan IMF itu merupakan kebijakan yang ngawur.
.jpeg)
Sumber:
