“Dan nasehat IMF itu 98 kan ngawur, nasihat yang ngawur itu kan sudah dikutip oleh ribuan orang ribuan karya akademik jadi IMF itu tidak bisa mau sebagai Godfather mengatur negara-negara lain,” tegasnya.
Dikatakan Didik, kebijakan stop ekspor bahan mentah sudah tepat, sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional, tidak lagi memperkaya negara lain.
IMF kata Didik, akan terus mencari celah yang bisa menekan dan mendorong Indonesia menghentikan pelarangan ekspor sumber daya alam Indonesia.
“Sebab apa nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia akan lebih baik jika diproses di Indonesia. Nah kalau kita disuruh menjual mentah-mentah itu kebijakan ngawur dan nanti dicari pasal-pasalnya oleh IMF mana dianggap perdagangan tidak adil dan seterusnya,” urainya.
Didik meminta pemerintah tidak perlu menghiraukan nasihat yang disampaikan oleh IMF yang hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Dan itu nasehat yang menjerumuskan Indonesia jadi IMF itu membuat nasehat yang menjerumuskan Indonesia apa menjerumuskannya, kalau kita tidak mempunyai nilai tambah transaksi perdagangan kita kan tekor terus, nilai tambahnya tidak naik, transaksi perdagangan akan tekor terus. neraca berjalan akan tekor,” ungkapnya.
“Jadi IMF itu punya kaki tangan di dalam itu bukan organisasi yang menaungi semua anggotanya itu ada kaki tangannya punya interest-interest tertentu sudah tidak perlu diikuti itu,” tukas Didik.
Sebelumnya, Bahlil menegaskan hilirisasi tak bisa ditawar-tawar atau harga mati. Indonesia akan tetap memprioritaskan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang.
"Bahwa langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dan larangan ekspor tetap kita lakukan," tegas Bahlil.
Bahlil menuturkan, hilirisasi merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Sebab salah satu kunci untuk menjadi negara maju adalah industrialisasi.
"Negara-negara itu pun pada akhirnya menjadi negara-negara hebat. Ini sejarah. Apakah kita Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka?," ungkapnya.
Bahlil menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel telah berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari hasil ekspor produk nikel yang sudah diolah di dalam negeri.
Pada 2017-2018, nilai ekspor Indonesia untuk produk nikel hanya berkisar 3,3 miliar dollar AS. Namun dengan diterapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020, nilai ekspor produk nikel yang sudah di olah melonjak menjadi 30 miliar dollar AS pada 2022.
"Jadi dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambahnya sangat tinggi sekali di negara kita," ucap Bahlil. (*)
