Moeldoko Bingung, Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat, Ia Menduga Ada Tiga Alasan yang Jadi Penyebabnya
KSP Moeldoko--PMJnews
Moeldoko Bingung, Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat, Ia Menduga Ada Tiga Alasan
Subsidi pembelian motor listrik yang diberikan oleh pemerintah tengah dievaluasi.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, evaluasi subsidi motor listrik dilakukan karena pemerintah melihat pertumbuhan pembelian motor listrik yang terbilang masih lambat.
“Pertanyaannya, mengapa ada keringanan dari pemerintah tapi disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini yang sedang kami evaluasi,” kata Moeldoko dalam di Jakarta, Senin 22 Mei 2023.
Moeldoko menduga ada tiga alasan yang menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan pembelian motor listrik meski sudah adanya subsidi.
BACA JUGA:Dikorupsi Johnny G Plate, Jokowi Minta Proyek BTS Dilanjutkan demi Memenuhi Kebutuhan Rakyat
Pertama, belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang kebijakan subsidi. Terlebih, bila mengingat kebijakan subsidi dibentuk belum lama ini.
Aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Subsidi berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik dan berlaku sejak 20 Maret 2023.
Kedua, platform Sisapira (Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua) yang menjadi tempat pembelian motor listrik bersubsidi belum tersosialisasi dengan baik.
BACA JUGA:Video Syur Mirip Rebecca Klopper Viral, Kekasih Fadly Faisal Tutup Kolom Komentar IG
Terakhir, Moeldoko menduga kebijakan subsidi pembelian motor listrik belum menjadi konsumsi publik.
“Kita belum membicarakan subsidi ini di mana-mana, sehingga masih pada bingung dan menunggu,” ujar Moeldoko.
Selain dari sisi masyarakat, Moeldoko juga mempertimbangkan dari sisi pengusaha, khususnya kalangan dealer, terutama soal kekhawatiran tentang ketentuan restitusi pajak.
Sumber:
