Sejumlah Ketum Parpol Kunjungi JK Jelang Pemilu 2024, Ternyata Ini Alasannya
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.--
Sejumlah Ketum Parpol Kunjungi JK Jelang Pemilu 2024, Ternyata Ini Alasannya - Wakil Presiden Periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) jelang Pemilu 2024 dikunjungi sejumlah ketua umum (ketum) partai politik (parpol).
Terakhir JK disambangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, setelah sebelumnya dikunjungi Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.
Hal tersebut dianggap wajar oleh Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad.
Sebab menurutnya JK memiliki tiga pengalaman berharga bagi para ketua umum partai, dari kiprahnya sebagai wakil presiden (wapres) untuk dua pemerintahan yang berbeda.
BACA JUGA:
- Wacana Koalisi Besar, JK: Ide yang Baik, Tapi Pelaksanaannya Pasti Sulit
- Cak Imin Bertemu JK di Brawijaya Jaksel dalam Rangka Silaturahmi Lebaran
“JK merupakan satu-satunya tokoh parpol di Indonesia yang pernah menduduki jabatan sebagai wapres dalam dua pemerintahan yang berbeda. Di era periode pertama pemerintahan Presiden SBY dan di era periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 7 Mei 2023.
Dengan demikian, JK memiliki pengalaman dalam menyusun dan mengelola koalisi partai politik untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
“Kedua, adalah pengalaman dalam memenangkan pertarungan Pilpres 2004 dan 2014,” tuturnya.
Selanjutnya adalah pengalaman JK dalam mengelola pemerintahan bersama presiden terpilih periode 2004-2009 dan 2014-2019.
BACA JUGA:
“Tiga jenis pengalaman JK tersebut jelas menjadi pengetahuan yang berharga bagi para ketua umum partai yang saat ini masih galau untuk merumuskan blok koalisi yang solid,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) ini.
Selain itu, ketiga pengalaman tersebut juga berguna untuk para ketua umum partai politik dalam menentukan pasangan capres-cawapres yang dapat mereka usung dan menangkan dalam kampanye Pilpres 2024.
Oleh karena itu, meskipun saat ini JK tidak memiliki jabatan kuat di partai politik, sikap dan pendapat JK memiliki potensi untuk memengaruhi arah kebijakan politik yang akan diambil oleh Partai Golkar.
“Termasuk dalam menentukan arah koalisi maupun pasangan capres-cawapres untuk menghadapi pilpres mendatang,” kata Nyarwi.
Sumber:
