Cak Imin Bertemu JK di Brawijaya Jaksel dalam Rangka Silaturahmi Lebaran
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.-@cakiminnow-Instagram
Cak Imin Bertemu JK - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dijadwalkan menemui politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK), Sabtu 6 Mei 2023 malam.
Pertemuan Cak Imin dan JK dalam rangka melakukan silaturahmi Lebaran 2023.
"Cak Imin sowan ke politisi senior Pak Jusuf Kalla dalam rangka silaturahim Lebaran," kata Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB Ahmad Iman Sukri.
Pertemuan itu akan digelar di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, pukul 19.00 WIB.
BACA JUGA:Cak Imin: Pak Sehat? Awet Muda Juga, SBY: Harus Selalu Sehat
Sebelumnya, Cak Imin telah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa politikus lainnya.
Salah satunya, pada Rabu (3/5) malam lalu, ia menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan beberapa jajaran Partai Demokrat lainnya.
Saat memberikan keterangan kepada wartawan, AHY menyampaikan pertemuan jajaran petinggi Partai Demokrat dan petinggi PKB membahas sejumlah hal.
BACA JUGA:Cak Imin Ketemu Prabowo Lagi, Ini yang Dibahas
Di antaranya, cara-cara mencegah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar tidak menjadi ajang benturan antarkelompok, terutama yang menggunakan identitas suku, ras, agama, dan golongan.
Selain itu, mereka juga membahas pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang sehat dan inklusif.
"Jadi, itu semua yang kami bicarakan termasuk bagaimana ke depan ini kami bisa membangun secara fokus menitikberatkan juga pada tata kelola pemerintahan yang sehat. Semua punya peran. Jangan ada yang mendominasi dalam kekuatan politik tertentu sehingga tidak melakukan pembangunan secara inklusif," kata AHY.
Cak Imin lalu menambahkan perbedaan sikap dalam politik bukan merupakan alasan untuk menutup atau membatasi komunikasi antarpartai politik.
Sumber:
