DKPP Sibuk Tangani Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Selama Tahapan Pemilu Diprediksi Capai 400 Kasus
Periode 1 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023
JAKARTA, FIN.CO.ID - Di Akhir tahun 2022 hingga kini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menerima 82 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
Hal itu diungkapkan Ketua DKPP Heddy Lugito, Kamis, 26 Januari 2023.
Pengaduan dugaan pelanggaran KEPP itu, sambung Heddy, diterima pihaknya dalam periode 1 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023.
Baca Juga
BACA JUGA:Kaesang Pangarep Mau Ikut Berpolitik, PSI: Monggo, Bergabung
Sekitar 76 pengaduan masih dalam proses verifikasi.
Jumlah ini dipercaya meningkat, bersamaan berjalannya tahapan Pemilu 2024.
"Dalam waktu itu, DKPP sudah lakukan 11 kali kegiatan verifikasi, yang terdiri dari 7 kali verifikasi administrasi dan 4x verifikasi materiil pengaduan," kata Heddy, Kamis, 26 Januari 2023.
Kegiatan verifikasi itu, dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan kasus-perkara sangkaan pelanggaran KEPP, yang sudah dijadwalkan.
BACA JUGA:Dibunuh Sejak 2019, Ecky Sempat Bawa Jasad Angela Berpindah Tempat Hingga Ditemukan di Tambun Bekasi
Sejak Desember 2022-Januari 2023, DKPP sudah melaksanakan 13 kali sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP.
Dengan perincian, sembilan sidang pemeriksaan dilaksanakan pada Desember 2022, dan empat sidang pemeriksaan diadakan pada 1-20 Januari 2023.
"Selama 37 hari kerja pada masa 1 Desember 2022 sampai 20 Januari 2023, rerata kami lakukan dua kegiatan verifikasi tiap minggu. Selain itu, kami menyidangkan perkara-perkara dugaan pelanggaran KEPP, yang sudah penuhi syarat materiil," tutur Heddy.
"Kami masih tetap terima dan memberi pelayanan pada pengaduan baru, yang masuk tiap hari," tambah pria kelahiran Boyolali ini.
BACA JUGA:6 Bahaya ChatGPT, Apa Saja? Nomor 5 Paling Mengkhawatirkan
Baca Juga
DKPP memiliki komitmen melakukan pekerjaan dan kewajibannya, seperti diamanahkan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kami berkomitmen menjaga api semangat ini, agar mewariskan pemilu yang memiliki integritas dan terpercaya pada angkatan selanjutnya," tegas Heddy.
Pria yang pernah melalui profesi selama 32 tahun di dunia jurnalis ini memperjelas, ia dan semua Anggota DKPP tak pernah menganaktirikan atau mengutamakan pengaduan yang masuk.
Semua pengaduan diolah dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku.
BACA JUGA:Indonesia Masters 2023: Anthony Ginting Ungkap Penyebab Kekalahannya dari Pebulu Tangkis China
Pengaduan yang dikatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih pada 21 Desember 2022, misalnya.
Baca Juga
Sudah ditindaklanjuti DKPP, sebagaimana prosedur yang berlaku.
DKPP sudah menyampaikan hasil verifikasi administrasi ke pengadu, pada 5 Januari 2023.
Dua hari sesudah pengaduan itu diverifikasi administrasi, masih dalam tenggat waktu seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (8) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
BACA JUGA:Download GB WA Pro Apk v17.20 Anti Banned By AlexMods, Cara Install Cukup Mudah Cek di Sini
Ketetapan itu mengatakan, pemberitahuan hasil verifikasi administrasi seperti dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh DKPP ke pengadu dan/atau pelapor, paling lama 5 (lima) hari sesudah aduan dan/atau laporan dilaksanakan verifikasi administrasi.
"Pengaduan lainnya, kami perlakukan sama. Kami masih tetap tangani semua pengaduan, dengan usaha maksimal di tengah-keterbatasan," papar Heddy.
DKPP, tambah dia, tidak berpuas diri dan masih tetap berusaha tingkatkan pelayanan untuk para pencari keadilan.
"Kami terus lakukan langkah perbaikan, bersamaan dengan berjalannya tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Melihat pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, kemungkinan besar, kasus dugaan KEPP yang kami tangani pada 2024 capai angka 400," tuturnya.