Isu Reshuffle Kabinet, Puan: Saya Nggak Diajak Bicara sama Presiden
Isu reshuffle dalam Kebinet Indonesia Maju masih terus bergulir
JAKARTA, FIN.CO.ID - Isu reshuffle dalam Kebinet Indonesia Maju masih terus bergulir.
Meski sejumlah spekulasi muncul bahwa reshuffle kemungkinan terjadi pada awal Februari 2023, namun belum terlihat tanda-tandanya.
Kepastiannya masih ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga
BACA JUGA:Johnny G Plate Beberkan Pertemuan Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan di Eropa, Soal Reshuffle?
Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani pun belum mengetahui kapan dilaksanakannya reashuffle kabinet.
Puan mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"Reshuffle pergantian kabinet itu adalah prerogatif dari presiden, jadi tentu saja presiden yang nantinya akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," ujar Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks Senayan, Kamis, 19 Januari 2023.
Puan menyerahkan isu reshuffle itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA:Siap-Siap! 25 Ruas Jalan di Jakarta Bakal Diterapkan ERP untuk Motor hingga Mobil
Ia menyebutkan, parpol boleh-boleh saja untuk memberikan saran ke Jokowi.
"Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan, atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," katanya.
Selanjutnya, Ketua DPP PDIP ini menjelaskan tidak dapat menguraikan 'hal-hal' yang menurut dia tidak demikian membantu kinerja pemerintah dalam kabinet Jokowi.
Dia mengaku tidak diajak bicara oleh Jokowi masalah reshuffle kabinet ini.
BACA JUGA:Jacinda Ardern Bakal Mundur dari Jabatan Perdana Menteri Selandia Baru Awal Februari 2023
Baca Juga
"Wah saya nggak bisa mengatakan karena itu kan hak prerogatif presiden, dan saya nggak diajak bicara sama presiden, jadi ya tanya ke Presiden," ungkap Puan.
Dikabarkan sebelumnya, PDIP minta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintah Jokowi.
Ini dikatakan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons mencuatnya isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal capres.
Said awalnya menekankan pihaknya mempunyai tanggung jawab politik untuk mensukseskan pemerintahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Jhon Lbf Ancam Keras TikToker Konten Ibu Guyur Air: Saya Pastikan Masuk Penjara
Dengan begitu, ucapnya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari masalah manapun.
Baca Juga
"Kami akan memastikan keselamatan pemerintahan Presiden Jokowi dari masalah manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau ialah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said pada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.
Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru saat ini didukung oleh partai koalisi Jokowi.
"Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," ucapnya.
BACA JUGA:10 Cara Mengatasi Handphone Android Tidak Bisa Terhubung Wifi
Said lalu memberi saran NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi.
Ia minta NasDem tidak ambil kue kekuasaan namun berseberangan dengan Jokowi.
"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.