Isu Reshuffle Kabinet, Puan: Saya Nggak Diajak Bicara sama Presiden

fin.co.id - 19/01/2023, 18:37 WIB

Isu Reshuffle Kabinet, Puan: Saya Nggak Diajak Bicara sama Presiden

Ilustrasi reshuffle kabinet. (ist)

Dikabarkan sebelumnya, PDIP minta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintah Jokowi.

Ini dikatakan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons mencuatnya isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal capres.

Said awalnya menekankan pihaknya mempunyai tanggung jawab politik untuk mensukseskan pemerintahan Presiden Jokowi.

BACA JUGA: Jhon Lbf Ancam Keras TikToker Konten Ibu Guyur Air: Saya Pastikan Masuk Penjara

Dengan begitu, ucapnya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari masalah manapun.

"Kami akan memastikan keselamatan pemerintahan Presiden Jokowi dari masalah manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau ialah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said pada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.

Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru saat ini didukung oleh partai koalisi Jokowi. 

"Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," ucapnya.

BACA JUGA: 10 Cara Mengatasi Handphone Android Tidak Bisa Terhubung Wifi

Said lalu memberi saran NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi.

Ia minta NasDem tidak ambil kue kekuasaan namun berseberangan dengan Jokowi.

"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Admin
Penulis