News

Soal Pernyataan Jokowi Bukan Raja dan Reshuffle Harus Izin Parpol, Ini Penjelasan NasDem

Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) menilai hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reshuffle tidak mutlak.

Soal Pernyataan Jokowi Bukan Raja dan Reshuffle Harus Izin Parpol, Ini Penjelasan NasDem
Menkominfo Johnny G. Plate, Foto: @johnnyplate/Instagram

JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) menilai hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reshuffle tidak mutlak.

Jokowi harus berkoordinasi dahulu dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam wadah koalisi pemerintahan.

Menanggapi pernyataan Gus Choi, Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate menegaskan terkait reshuffle, hak prerogatif presiden bersifat mutlak.

Dan tak ada kewajiban melakukan diskusi partai politik pengusung.

BACA JUGA:Pengamat Politik Sebut Wajar Presiden Jokowi Reshuffle Menteri dari Nasdem

BACA JUGA:Soal Reshuffle Kabinet, NasDem Bikin Pernyataan Mengejutkan: Jokowi Bukan Raja, Harus Izin ke Surya Paloh Dulu

"Hak prerogatif sesuai konstitusi itu absolut. Itu sepenuhnya kewenangan ada di Presiden," ujarnya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

Menurut Plate, Presiden dimungkinkan berdiskusi dengan staf, Kantor Staf Presiden atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi soal perombakan kabinet, namun secara konstitusi tidak diwajibkan.

"Bahwa apabila Presiden ingin berdiskusi, apakah itu dengan masukan-masukan dari staf, dari KSP, atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi, itu opsinya ada pada Presiden. Konstitusi tidak mengatur sama sekali, hak prerogatif itu betul-betul absolut prerogatif Presiden, makanya disebut prerogatif karena itu absolut," jelasnya.​​​​​​​

BACA JUGA:Menteri-Menteri asal Nasdem Pasrah soal Reshuffle

BACA JUGA:Siap-Siap, Lowongan CPNS 2023 Dibuka Juni Mendatang

Plate menegaskan Partai NasDem menghormati konstitusi dan menghormati hak prerogatif Presiden.

Menurut dia, diskusi-diskusi yang berlaku atau sedang hangat di ruang publik harus dibedakan mana yang merupakan pendapat orang pribadi, mana yang mewakili institusi partai politik, dan mana yang merupakan teoritik akademik.

​​​​​​​Dia juga menekankan partainya sebagai bagian dari koalisi tetap solid bersama Presiden Jokowi.

Sebelumnya Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi.

BACA JUGA:Mungkin Saja Reshuffle Kabinet Jatuh di Hari Rabu

BACA JUGA:GB WhatsApp APK v19.52.2 Terbaru 2023, Bisa Bikin Lebih dari Dua Akun, Downlaod Langsung di Sini

Dia menyebut untuk melakukan reshuffle, Jokowi harus terlebih dahulu minta izin ke partai-partai pengusungnya, termasuk ke Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Presiden Jokowi harus menghormati NasDem yang selama ini selalu mendukung pemerintahan.

Terlebih NasDem berada bersama Jokowi sejak 2014. 

BACA JUGA:Pasrah Direshuffle, NasDem Janji Setia pada Pemerintahan Jokowi

BACA JUGA:Terupade GB WhatsApp APK v19.52.2 Official Edisi Januari 2023, Link Download Anti Banned Ada di Sini

"Karena NasDem itu pendukung setia sejak 2014. Reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami menghormati NasDem sebagai pengusung? Pendukung (Jokowi harus) diajak konsultasi (soal reshuffle) misalnya Pak Surya. Misalnya Pak Surya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah? Itu yang saya tidak tahu," katanya, di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Januari 2023.

Dia menyebut bahawa Jokowi bukanlah raja. Karenanya, seluruh partai pengusung yang membantu memenangkan Jokowi punya hak diajak bicara soal reshuffle.

"Intinya presiden bukan raja. (Memang) Presiden punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak bermusyarawah," katanya.

BACA JUGA:PDI Perjuangan: Reshuffle Harus Dilakukan, Kita Sudah Kasih Masukan ke Presiden

BACA JUGA:Total Kekayaan Jhon Lbf Bikin Bengong, Mpok Alpa Sampai Terkaget-Kaget Dikasih Emas Batangan

Meski demikian, dikatakannya, NasDem tak mempermasalahkan jika isu reshuffle menyasar kabinet pada kadernya. 

Dikatakannya, didepak dari Kabinet adalah sebuah risiko karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.

"Kita siap setiap mengambil keputusan, itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya, itu sudah dihitung plus minusnya jadi gak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak," pungkasnya.

 

Berita Terkait