Soal Pernyataan Jokowi Bukan Raja dan Reshuffle Harus Izin Parpol, Ini Penjelasan NasDem
Menkominfo Johnny G. Plate, Foto: @johnnyplate/Instagram--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) menilai hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reshuffle tidak mutlak.
Jokowi harus berkoordinasi dahulu dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam wadah koalisi pemerintahan.
Menanggapi pernyataan Gus Choi, Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate menegaskan terkait reshuffle, hak prerogatif presiden bersifat mutlak.
Dan tak ada kewajiban melakukan diskusi partai politik pengusung.
BACA JUGA:Pengamat Politik Sebut Wajar Presiden Jokowi Reshuffle Menteri dari Nasdem
"Hak prerogatif sesuai konstitusi itu absolut. Itu sepenuhnya kewenangan ada di Presiden," ujarnya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.
Menurut Plate, Presiden dimungkinkan berdiskusi dengan staf, Kantor Staf Presiden atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi soal perombakan kabinet, namun secara konstitusi tidak diwajibkan.
"Bahwa apabila Presiden ingin berdiskusi, apakah itu dengan masukan-masukan dari staf, dari KSP, atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi, itu opsinya ada pada Presiden. Konstitusi tidak mengatur sama sekali, hak prerogatif itu betul-betul absolut prerogatif Presiden, makanya disebut prerogatif karena itu absolut," jelasnya.
BACA JUGA:Menteri-Menteri asal Nasdem Pasrah soal Reshuffle
BACA JUGA:Siap-Siap, Lowongan CPNS 2023 Dibuka Juni Mendatang
Plate menegaskan Partai NasDem menghormati konstitusi dan menghormati hak prerogatif Presiden.
Menurut dia, diskusi-diskusi yang berlaku atau sedang hangat di ruang publik harus dibedakan mana yang merupakan pendapat orang pribadi, mana yang mewakili institusi partai politik, dan mana yang merupakan teoritik akademik.
Dia juga menekankan partainya sebagai bagian dari koalisi tetap solid bersama Presiden Jokowi.
Sumber:
