DPR RI Bisa Gunakan Hak Angket Penerbitan Perppu Cipta Kerja
Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik.
Sorotan utama datang dari kalangan serikat pekerja/serikat buruh.
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) mendesak DPR RI menggunakan hak angket atas penerbitan Perppu.
Baca Juga
BACA JUGA:Unik, Pasangan Pencuri Rumah Kosong Ini Minta Bantuan Polisi lewat Panggilan Darurat
Hal itu terungkap dalam tuntutan AASB saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Januari 2023.
Lebih dari 15 konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam AASB.
Di antaranya, SPMI, SBSI ’92, Green Peace, KSBI, dan Gaberbumn.
Bahkan, aksi tersebut dihadiri Pakar Hukum Tatanegara Refly Harun, Feri Amsari, dan Direktur Eksekutif Lokataru Institute Haris Azhar.
BACA JUGA:Kenaikan Gaji PNS 2023 Belum Jelas, Isunya Sebesar 7 Persen, Kenyataannya?
Penertiban Perppu Cipta Kerja dianggap melanggar dan tidak patuh pada konstitusi.
Berikut tuntutan AASB:
- AASB mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik dan atau mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta menerbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
- Menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, kalangan intelektual/akademisi, praktisi demokrasi dan para pejuang masyarakat sipil, termasuk lingkungan hidup serta seluruh rakyat untuk bersatu melakukan perlawanan dan menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022, serta seluruh kebijakan rezim Jokowi yang anti rakyat dan pro-oligarkibdan kapitalis asing serta tuan tanah.
Baca Juga
AASB juga menilai bahwa tindakan Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk pembangkangan, pengkhianatan dan kudeta konstitusi, serta pelecehan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab, MK menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstutisional bersyarat dan harus diperbaiki dalam kurun waktu dua tahun.
“Presiden tidak menghormati MK yang berarti telah melakukan comtempt of Constitutional Court, karena Perppu ini juga dinyatakan menggugurkan putusan MK, serta secara terang benderang menunjukkan otoriterianisme pemerintahan Joko Widodo,” kata AASB lagi.
Seperti diketahui, hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:Syarat Pinjaman dan Jenis-jenis KUR BRI Terbaru 2023, Cek di Sini!
Jika dalam penggunaan hak ini Presiden dinyatakan terbukti melanggar konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dilanjutkan dengan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, yakni hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air, maupun di kancah internasional.
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat ini dapat berujung pada usulan DPR kepada MPR untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap presiden.
Pasal 7A UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.