News

PPKM Dihapus, Good Bye PCR - Antigen

Pemerintah resmi menghapus PPKM. Tes PCR maupun Rapid Antigen tak lagi diwajibkan. Termasuk aplikasi PeduliLindungi.

PPKM Dihapus, Good Bye PCR - Antigen
PPKM resmi dihapus. Tes PCR dan Antigen tak lagi diwajibkan

JAKARTA, FIN.CO.ID -  Pemerintah resmi menghapus PPKM. Tes PCR maupun Rapid Antigen tak lagi diwajibkan. Termasuk aplikasi PeduliLindungi. 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan tes PCR maupun Rapid Antigen diserahkan pada masing-masing orang. Artinya menjadi kesadaran masyarakat sendiri untuk mencegah penularan COVID-19.

BACA JUGA:Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang: PPKM Dicabut Tapi Pandemi Belum Berakhir, Tetap Pakai Masker!

"Mungkin jawaban yang tepat tidak akan menjadi sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Dengan adanya kesadaran sendiri, apabila ada masyarakat yang positif, sudah seharusnya melakukan isolasi mandiri tanpa perlu dipaksa pemerintah.

"Untuk tes antigen atau PCR jika seseorang merasa sakit. Ini yang disebut kesadaran diri sendiri," imbuhnya.

Apabila ada masyarakat positif Covid-19 berkeliaran, status di PeduliLindunginya sudah tidak lagi berwarna hitam. 

BACA JUGA:PPKM Resmi Dicabut, Jokowi: Aturan Pakai Masker Masih Berlanjut

"Kalau ada yang positif, sudah seharusnya pakai masker supaya tidak nularin orang lain," jelas Budi.

Pengobatan Pasien Covid-19 Masih Ditanggung Pemerintah

Meski PPKM sudah dihapus, lanjut Budi Gunadi, pemerintah masih menanggung biaya pengobatan pasien Covid-19.

Namun, pemerintah akan meninjau ulang soal pembiayaan pengobatan tersebut.

BACA JUGA:Masyarakat Indonesia Sudah Bisa Lepas Masker Sejak Aturan PPKM Dicabut? Cek di Sini Penjelasannya

"Secara bertahap nanti akan kita review. Tapi sekarang masih berlaku. Jadi kalau ada yang sakit masih ditanggung. Namun, ini akan segera direview," papar Budi.

Rencananya, pemerintah kemungkinan akan mengembalikan ke mekanisme normal.

Apabila pasien Covid-19 memiliki penyakit komorbid seperti Jantung, maka akan dikembalikan ke mekanisme pembayaran BPJS Kesehatan atau asuransi. Jika pasien tidak memiliki keduanya, maka harus membayar secara mandiri.

Mekanisme tersebut akan dilakukan secara bertahap. Budi menyebut hal ini juga salah satu strategi transisi dari masa pandemi menuju endemi.

BACA JUGA:Mendagri Terbitkan Instruksi Pencabutan Kebijakan PPKM, Begini Isinya...

Diaktifkan Lagi Jika Covid-19 Melonjak

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) apabila kasus Covid-19 melonjak signifikan.

"Dalam instruksi ini kami sampaikan bahwa PPKM dapat diberlakukan kembali jika terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan. Itu dapat diberlakukan kembali PPKM," tegas Tito.

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Cabut Aturan PPKM!

Menurutnya, pencabutan PPKM ini bukan berarti pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir. Karena itu, masyarakat harus tetap mewaspadai risiko penyebaran Covid-19.

Masyarakat tetap diminta memakai masker, khususnya apabila mengalami gangguan pernapasan dan dapat menulari orang lain. Selain itu, masyarakat merasa memiliki gejala Covid-19 segera melakukan tes PCR dan antigen.

BACA JUGA:Denny Siregar Apresiasi Jokowi yang Umumkan PPKM Dicabut: Keren...

 

Berita Terkait