APBD DKI 2023 Rp 80 Triliun Rawan Korupsi, KATAR: Kalau Perlu KPK Pakai Lie Detector
Pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkat kerawanan korupsi
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkat kerawanan korupsi dengan penetapan APBD DKI 2023 sebesar Rp 80 triliun.
Karena itu, KPK mendorong agar para pejabat Pemprov DK segera melampirkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto mengatakan, KPK sebaiknya tidak hanya mendesak penyampaian LHKPN kepada pejabat Pemprov DKI.
Baca Juga
Sebanyak 106 anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta juga harus menyerahkan LHKPN.
"Harus merambah ke DPRD juga. Pemerintahan daerah mencakup gubernur bersama DPRD. Jadi tak bisa dipisahkan. Apalagi terkait dengan APBD," ujar Sugiyanto kepada fin.co.id, Minggu, 11 Desember 2022.
Ia mencontohkan, bisa saja terdapat anggota DPRD DKI yang semula miskin, kini telah kaya raya.
"Ini juga harus diumumkan. Meski tak menutup ada manipulasi dalam laporannya. Makanya harus melibatkan PPATK," tandas Sugiyanto.
BACA JUGA:APBD DKI 2023 Rp 80 Triliun Rawan Korupsi, Ini yang dilakukan KPK
Ia menilai, penyampaian KPK terkait LHKPN pejabat negara sudah benar.
Namun, LHKPN merupakan pembuktian terbalik yang harus disertakan dengan pemeriksaan harta terkait hasil kerja dan atas nama siapa saja.
"Jadi sebenarnya, pemeriksaannya harus ke atas, ke samping dan ke bawah. Artinya berlaku bagi anak, istri dan kerabat, Ini bukan rahasia lagi kalau APBD DKI rawan dikorupsi. Namun yang terpenting adalah pelaksanaannya," tutur Sugiyanto.
Menurut dia, mustahil tidak ada korupsi dalam pelaksanaan APBD DKI.
BACA JUGA:Pose Seksi Ivana Knoll 'Maskot' Piala Dunia 2022 Qatar yang Bikin Mata Pria Melotot
Baca Juga
Meskipun, APBD DKI Jakarta menyandang status wajar tanpa pengecualian (WTP).
LHKPN bagi anggota DPRD DKI, sambung Sugiyanto, agar diketahui rekam jejak kepemilikan harta sejak masuk ke DPRD hingga saat ini.
"Bukan sekadar laporan, tapi yang bersangkutan juga harus dipanggil. Diduga kuat pejabat dan DPRD dapat keuntungan dari APBD DKI dengan cara ilegal, namun harus ada pembuktian," tegas dia.
Memang diakui Sugiyanto, permainan ilegal dalam meraup keuntungan dari APBD DKI terbilang canggih.
Sedangkan penyampaian LHKPN hanya sebagai salah satu cara mengetahui kepemilikan harta kekayaan.
Baca Juga
"Harus ada aturan baru terkait dengan LHKPN. Selain menyampaikan laporan, pejabat dan anggota DPRD juga dipanggil. Kalo perlu KPK pakai lie detector. Bisa buktikan bohong atau tidak. Baru bisa bersih," imbuh dia.
Cara tersebut,tambah Sugiyanto, efektif menciptakan transparansi dan penegakkan hukum dalam penggunaan APBD.
"Coba dulu di DKI, selanjutnya bisa untuk seluruh pejabat dan anggota dewan di daerah lannya," tukas Sugiyanto.
BACA JUGA:Wow! Ivana Knoll Janji 'Naked' Jika Kroasia Juara Piala Dunia 2022
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyinggung soal provinsi yang paling rawan peluang korupsinya.
Satu di antaranya yakni, DKI Jakarta dengan anggaran APBD sebesar Rp 80 triliun.
Sehingga para pejabat Pemprov DKI masuk kategori wajib LHKPN.