BP2MI dan DPR Kompak Salahkan Kemnaker Terkait Permasalahan PMI di Inggris
Kepala BP2MI Benny Rhamdani (kiri) dan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago (kanan). (dok. Ist)--
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) tidak seharusnya melepas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Inggris.
Pasalnya menurut Benny, BP2MI belum membuat penetapan acuan biaya penempatan atau cost structure PMI ke Inggris.
BACA JUGA:Soal Masalah PMI di Inggris, BP2MI dan Migrant Care Kritik Kerja Kemenaker yang Tidak Optimal
BACA JUGA:Komentari Rapat BP2MI dengan GLAA, Netizen: Penempatan PMI di Inggris Harus Zero Cost
"(Kemnaker Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," ujar Benny Rhamdani, dikutip jumat 9 Desember 2022.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahkan mengaku akan segera mempolisikan perusahaan penempatan PMI (P3MI) yang memberangkatan PMI atau TKI ke Inggris.
Benny menuding gara-gara pelepasan tersebut muncul kejahatan pembebanan biaya yang tinggi alias overcharging sebesar Rp 60–80 juta yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur PMI.
"Kita sudah rekomendasikan kepada Menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," sambungnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR-RI Irma Suryani Chaniago juga ikut meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bertanggung jawab atas permasalahan PMI di Inggris.
Irma beralasan penempatan PMI ke Inggris sempat dilepas secara resmi oleh Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono.
“Saya minta Kemnaker terutama Ditjen Binapenta bertanggung jawab atas PMI yang dilepas ke Inggris, yang ternyata bermasalah. Kemnaker wajib memulangkan mereka,” kata Irma kepada awak media.
The Guardian dan sejumlah media internasional melaporkan sebanyak 200 orang PMI yang bekerja musiman di sektor pertanian Inggris meminta bantuan diplomatik sejak Juli lalu.
.jpeg)
Sumber:
