Ini Harapan Menteri Basuki Terkait Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim
Kawasan Inti Pemerintahan IKN Nusantara-Birkompu-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (Mas Bas) berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim pada kuartal kedua 2023.
Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.
"Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu 4 Desember 2022.
BACA JUGA:Kapolda Kalsel Andi Rian: Tak Ada Ruang untuk Tambang Ilegal di Kalimantan Selatan
Basuki mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai oleh APBN.
Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
BACA JUGA:Pengamat Singgung Kapolri Soal Tambang Ilegal Kaltim Seret Komjen Agus, Jangan Cuma Retorika
"Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," kata Basuki.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Tentunya, jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, anggaran untuk IKN bukan dari APBN.
BACA JUGA:Anies Ajak Masyarakat Aceh Songsong Perubahan Lebih Baik di 2024
Sumber:
