Pemilu 2024, Bakal Calon Jangan 'Black Campaign'
Penggunaan kampanye hitam (black campaign) oleh bakal calon gubernur/wali kota/bupati bisa berdampak konflik sosial
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penggunaan kampanye hitam (black campaign) oleh bakal calon gubernur/wali kota/bupati bisa berdampak konflik sosial.
Karena itu, black campaign harus dihindari.
Sebaiknya, para bakal calon fokus pada adu program di Pemilu 2024.
Baca Juga
BACA JUGA:BPBD DKI Ingatkan Warga Soal Ini saat Terjadi Banjir, Satu Nyawa Melayang di Jakarta Selatan
Pengamat politik dari Universitas Halu Oleo (UHO) M Najib Husain menyatakan, kampanye hitam umumnya digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak etis.
Tindakan tersebut menarabas norma, serta aturan hukum yang ada.
Umumnya, kata dia, black campaign cenderung menggunakan politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
Meskipun kampanye hitam cenderung memiliki ragam model.
BACA JUGA:Ukraina dan Amerika Serikat Bicara Lewat Telepon, Bahas Situasi Garis Depan Perang dengan Rusia
“Ke depan, kami mendorong agar kampanye Pilkada tak lagi menggunakan isu politik identitas, apalagi black campaign. Sebab, hal tersebut dapat memicu konflik antarmasyarakat dan membuat situasi sosial memanas,” ujar Najib.
Menurut dia, black campaign punya daya rusak yang sangat tinggi bagi masyarakat.
Sehingga model kampanye tersebut harus dihindari.
Terlebih, pemulihan yang ditimbulkan dari kerusakan itu, butuh waktu lama dan menelan biaya besar.
BACA JUGA:Nyeri Bahu Tak Kunjung Usai, Simak Penjelasan Dokter
Baca Juga
“Ke depan, kami mendorong, kampanye Pilkada dilakukan dengan adu program dan gagasan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pilkada 2024, bisa berjalan kondusif dan aman,” tegas dia.
Khusus di arena pilkada yang tidak memiliki petahana, lanjut Najib, para kandidat yang maju sebaiknya juga berani melanjutkan program-program kepala daerah sebelumnya.
Terutama yang berdampak positif bagi masyarakat.
Menurut dia, para calon kepala daerah tak perlu merasa malu atau merasa kehilangan pendukung, jika melanjutkan program yang baik bagi masyarakat.
BACA JUGA:Kesaksian Korban Begal di CBL Bekasi saat Sudah Sadar, Polisi Kantongi Ciri-ciri Pelaku
“Nggak masalah kalau bakal calon gubernur memiliki program dan rencana yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Sebab, masyarakat juga tidak menginginkan kalau program yang sudah berjalan baik, atau pembangunan sarana dan prasarana lain yang ada menjadi barang rongsokan, tanpa ada kelanjutan,” tandas dia.
Baca Juga
Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menuturkan, praktik politik uang dan politisasi SARA masih menjadi isu serius di Pemilu 2024.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil peran dalam pengawasan.
Bahkan, sambung Rahmat, mahasiswa bisa menjadi agen dalam menghadirkan pemilu bermartabat, jujur dan adil.
BACA JUGA:Motor Paspampres Dicuri di Kabupaten Bekasi, Lingkungan Rumah Sepi Tidak Ada Satpam
Pasalnya, mahasiswa pasti dapat memahami tentang pentingnya menjaga bangsa dan negara di tengah situasi kontestasi demokrasi.
“Mahasiswa bisa membantu menyadarkan masyarakat. Misalnya, kalau menerima uang untuk milih calon tertentu itu salah. Apalagi dalam konteks SARA, mereka harus bisa disadarkan kalau saling hujat itu tidak baik,” tutur dia.