Menko PMK Minta Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Kerakyatan, Menteri Basuki: Siap!

Menko PMK Minta Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Kerakyatan, Menteri Basuki: Siap!

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam pembukaan Rakorbangwil 2022 di Auditorium Kementerian PUPR, Senin 30 Oktober 2022. (dok Birkompu)--

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkesempatan hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022   yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Kementerian PUPR, Senin 31 Oktober 2022. 

Dalam sambutannya, Menko PMK mengapresiasi dukungan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui giat pembangunan infrastruktur. 

BACA JUGA:Ada Tambahan Biaya Rp15 Triliun Untuk Pembangunan IKN Nusantara, Begini Penjelasan Menteri Basuki

BACA JUGA:Sim Salabim, Perintah Menteri Basuki Seluruh Proyek Strategis Nasional dan Non PSN Harus Rampung Awal 2024!

Menko Muhadjir mengatakan, apa yang dilakukan Kementerian PUPR melalui pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan, sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Indonesia. 

Muhadjir Effendy berharap, tahun 2023 mendatang Kementerian PUPR melanjutkan kembali pola-pola yang sama, dengan terus mengedepankan infrastruktur kerakyatan untuk membantu perekonomian masyarakat. 

"Saya sangat berharap Pak Menteri memprioritaskan infrastruktur kerakyatan pada tahun depan, saya kira harus mendapatkan perhatian," kata Muhadjir Effendy. 

Permintaan Menko PMK ini tidak berlebihan, sebab ada laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan soal jumlah masyarakat dengan status kemiskinan ekstrem di Indonesia per tahun 2022 sebanyak 5,59 juta jiwa.  

BACA JUGA:Darurat Tenaga Kerja Sektor Konstruksi, Peluang Kerja Tinggi Tapi yang Bersertifikat Masih Minim

BACA JUGA:MRT Fase 3 Cibitung-Balaraja Dibangun 2024, Kajian Teknis Rampung Tahun Depan

Ditambah lagi dengan risiko stunting yang tak jarang ditemui di keluarga dengan pendapatan 10 persen terbawah.

"Masyarakat dengan kemiskinan ekstrem terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga tingkat pendidikannya rendah, kesejahteraannya menurun, sulit mengakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif, dan berpendapatan rendah," tuturnya. 

Menurut Muhadjir Effendy, Kementerian PUPR yang turut bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan infrastruktur dasar. Melainkan harus diiringi dengan pembangunan ekosistem yang memungkinkan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem bisa hidup layak, melakukan kegiatan ekonomi, berproduksi dan berbagai dampak positif lainnya. 

"Bukan hanya memperbaiki rumah tidak layak, yang belum baik, atau yang sanitasinya kurang memenuhi syarat, tetapi justru bagaimana kita bangun di tempat itu suatu ekosistem yang menjamin bahwa mereka akan hidup layak secara berkelanjutan," tambah Menko PMK.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugroho

Tentang Penulis

Sumber: