Menko PMK Minta Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Kerakyatan, Menteri Basuki: Siap!
Program seperti Pamsimas hingga PKT akan dilanjutkan untuk membantu masyarakat
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkesempatan hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022 yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Kementerian PUPR, Senin 31 Oktober 2022.
Dalam sambutannya, Menko PMK mengapresiasi dukungan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui giat pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA:Ada Tambahan Biaya Rp15 Triliun Untuk Pembangunan IKN Nusantara, Begini Penjelasan Menteri Basuki
Baca Juga
Menko Muhadjir mengatakan, apa yang dilakukan Kementerian PUPR melalui pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan, sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Muhadjir Effendy berharap, tahun 2023 mendatang Kementerian PUPR melanjutkan kembali pola-pola yang sama, dengan terus mengedepankan infrastruktur kerakyatan untuk membantu perekonomian masyarakat.
"Saya sangat berharap Pak Menteri memprioritaskan infrastruktur kerakyatan pada tahun depan, saya kira harus mendapatkan perhatian," kata Muhadjir Effendy.
Permintaan Menko PMK ini tidak berlebihan, sebab ada laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan soal jumlah masyarakat dengan status kemiskinan ekstrem di Indonesia per tahun 2022 sebanyak 5,59 juta jiwa.
BACA JUGA:Darurat Tenaga Kerja Sektor Konstruksi, Peluang Kerja Tinggi Tapi yang Bersertifikat Masih Minim
BACA JUGA:MRT Fase 3 Cibitung-Balaraja Dibangun 2024, Kajian Teknis Rampung Tahun Depan
Ditambah lagi dengan risiko stunting yang tak jarang ditemui di keluarga dengan pendapatan 10 persen terbawah.
"Masyarakat dengan kemiskinan ekstrem terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga tingkat pendidikannya rendah, kesejahteraannya menurun, sulit mengakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif, dan berpendapatan rendah," tuturnya.
Menurut Muhadjir Effendy, Kementerian PUPR yang turut bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan infrastruktur dasar. Melainkan harus diiringi dengan pembangunan ekosistem yang memungkinkan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem bisa hidup layak, melakukan kegiatan ekonomi, berproduksi dan berbagai dampak positif lainnya.
"Bukan hanya memperbaiki rumah tidak layak, yang belum baik, atau yang sanitasinya kurang memenuhi syarat, tetapi justru bagaimana kita bangun di tempat itu suatu ekosistem yang menjamin bahwa mereka akan hidup layak secara berkelanjutan," tambah Menko PMK.
Baca Juga
BACA JUGA:RI Butuh Rp 190 T Untuk Pembangunan Air Bersih, 31 Proyek Dibiayai Indonesia Water Fund
BACA JUGA:Menteri PUPR Kukuhkan Unit Pengelola Bendungan, Ini Tugas dan Fungsinya
Menanggapi hal ini, Menteri Basuki menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan menjadi prioritas pada tahun 2024.
"Siap, infrastruktur kerakyatan menjadi priorotas," tegasnya.
Pembangunan infrastruktur kerakyatan menjadi penting mengingat tahun 2023-2024 merupakan dua tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju bertugas.
Adapun wujud nyata pembangunan infrastruktur kerakyatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah dengan padat karya tunai (PKT).
Baca Juga
PKT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal.
BACA JUGA:Implementasi Strategi Pentahelix Untuk Mewujudkan Pemenuhan Air Bersih di Kalsel
Hal ini untuk memberikan tambahan pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
"How to do? Dengan program PKT, sekaligus memberikan income kepada masyarakat yang masih di dalam klaster kemiskinan ekstrem," ucap Menteri Basuki dalam kesempatan yang sama.
Secara keseluruhan, PKT tahun 2020-2022 diproyeksikan dapat menyerap total 2.888.325 tenaga kerja.
Pekerjaan PKT utamanya meliputi peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.
BACA JUGA:Kementerian PUPR Kenalkan 'Jurus' Pentahelix Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Indonesia
Tercatat capaian program PKT tahun 2020-2021 telah menyerap total 2.103.069 tenaga kerja dengan total anggaran Rp 34,35 triliun.