Siapa Bertanggung Jawab akibat Gagal Ginjal Akut, Emrus: Pemimpin Robot Pasti Mekanistis, Jauh Nilai Humanis
Kasus Gagal Ginjal Akut Menurun--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Polemik kasus meninggalnya sejumlah anak akibat gagal ginjal akut yang diduga disebabkan setelah penggunaan obat sirup tertentu muncul di ruang publik.
Pengamat Komunikasi Publik Emrus Sihombing menilai, belum ada pihak menyatakan pesan komunikasi secara definitif bahwa pihaknya yang paling bertanggung jawab atas kejadian luar biasa tersebut.
BACA JUGA:Pemerintah Kaji Status Kejadian Luar Biasa Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut
"Bisa saja terjadi, ketika kewenangan/peran seolah 'berlomba-lomba' untuk memperolehnya karena di sana ada 'manisan'. Bahkan tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan/peran untuk ikut mencicipi 'manisan' tersebut," ujar Emrus Minggu 20 Oktober 2022.
Namun bila tiba ada "pahit-nya," (masalah pelik), misalnya tidak sedikit anak kecil mendahului kita untuk selamanya, yang diduga setelah mengkonsumsi obat sirup tertentu, sampai saat ini belum ada yang "berlomba-lomba" menyampaikan pesan komunikasi ke ruang publik bahwa pihaknya yang paling bertanggung jawab.
Padahal, jelas negara menyediakan kementerian dan badan yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan.
Pemimpin original, sejati dan bernas harus selalu berpihak kepada publik dan tidak boleh berlindung di balik aturan normatif, harus berani membuat terobosan asal untuk keselamatan kemanusiaan.
BACA JUGA:Jangan Semua Lepas Tangan, Komnas HAM: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Kasus Gagal Ginjal Akut
Karena itu, jika ada aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat lain sekalipun itu atasanya, yang bisa berdampak serius atau menimbulkan tragedi kemanusiaan sebagai konsekuensi implementasi aturan tersebut, harusnya orang yang bersangkutan wajib baginya secara moral dan etis berjuang agar aturan tersebut dicabut.
Paling tidak direvisi bagian tertentu. Jika tidak berhasil, sangat tepat orang yang bersangkutan menyatakan mudur dari jabatannya lebih awal sebelum terjadi peristiwa kemanusiaan yang memilukan.
Sebab, jabatan itu amanah, bukan seolah dipertahankan dengan berlindung di balik aturan normatif, termasuk yang dikeluarkan oleh pejabat lain sekalipun itu atasanya.
"Jika tidak mundur di tengah tragedi kemanusiaan, pejabat tersebut layak disebut manusia normatif yang berperan mekanistis, persis pola kerja robot," kata Emrus.
BACA JUGA:Ini Isi Telegram Kapolri tentang Penanganan Gagal Ginjal Akut untuk Seluruh Wilayah
Kepadanya sulit diminta tanggung jawab atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Sebab, pemimpin "robot" selalu bekerja berdasarkan stimulus-respon yang jauh dari nilai humanis.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
