Eks Kapolres OKU Timur Divonis 3 Tahun Penjara Plus Wajib Kembalikan Uang Rp10 Miliar, Ini Kasusnya
Eks atau mantan Kapolres OKU Timur, AKBP Dalizon divonis 3 tahun penjara dan wajib mengembalikan uang Rp10 miliar ke negara.
PALEMBANG, FIN.CO.ID - Eks atau mantan Kapolres OKU Timur, AKBP Dalizon divonis 3 tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan uang Rp10 miliar ke negara.
Vonis tersebut diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Sumatera Selatan.
Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu dalam vonisnya menyebut bahwa AKBP Dalizon terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Juga
BACA JUGA:Kompak! Heru dan Prasetyo 'Pelototi' Kesiapan Rumah Pompa Kendalikan Banjir Jakarta
BACA JUGA:Bule Rusia Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kamar Mandi Apartemen Oyo, Tubuh Penuh Luka Sayatan
BACA JUGA:Sempat Pindah Kota, Polisi Tangkap Pelaku Penusukan di Bekasi Dibantu Keluarganya
"Mengadili terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun, denda senilai Rp100 juta subsider kurungan penjara selama dua bulan," kata Mangapul Manalu dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu, 19 Oktober 2022.
Tidak hanya vonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta.
Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang pengganti senilai Rp10 miliar.
BACA JUGA:Polresta Tangerang Didatangi Anggota BNPT, Ternyata Ini yang Dilakukan
BACA JUGA:Wilayah Jakarta Pusat Rawan Genangan, Walikota Janji Keliling ke 8 Kecamatan
Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk mengembalikan uang pengganti tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan penjara selama satu tahun.
Dalam kesempatan itu majelis hakim pun menolak permintaan terdakwa Dalizon untuk menjadi justice collaborator.
Hakim menjelaskan, itu diberikan karena terdakwa AKBP Dalizon sebagai anggota kepolisian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi senilai Rp10 miliar.
Baca Juga
BACA JUGA:Sudah Terima Surat Edaran Dari Kemenkes, Apotek di Kabupaten Tangerang Tak Lagi Jual Obat Sirup
Adapun besaran nilai gratifikasi yang diterima terdakwa AKBP Dalizon itu didapatkannya dari mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori, sebagai suap supaya pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR daerah setempat pada tahun anggaran 2019 tidak diselidiki oleh anggota Subdit 3 Tipidkor Polda Sumatera Selatan yang saat itu dipimpin terdakwa.
Semua pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan bunyi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI, ditambah berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan diperkuat barang bukti dalam persidangan.
Sehingga atas perbuatan tersebut terdakwa telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12e atau 12B UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi, atau Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi.
Sementara itu, terdakwa AKBP Dalizon melalui penasihat hukumnya dan tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sama-sama untuk menyatakan pikir-pikir, hingga akhirnya majelis hakim menutup persidangan.