Fadli Zon Mendadak Minta Iwan Bule dan Jajaran Mundur dari PSSI, Ada Apa?
Anggota DPR RI Fadli Zon mendadak minta Ketua PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule bersama jajaranya untuk mundur jabatannya.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota DPR RI Fadli Zon mendadak minta Ketua PSSI Mochamad Iriawan atau disapa Iwan Bule bersama jajarannya untuk mundur jabatannya.
Hal ini dilakukan Fadli Zon sebagai dukungan terhadap Tim Gabungan Independen Pencari Faktar (TGIPF) Tragedi kanjuruhan yang menyarankan Iwan Bule untuk mundur dari ketua PSSI.
Pernyataan Fadli Zon diketahui melalui akun Twitter pribadinya yang telah verifikasi centang biru bernama @fadlizon.
Baca Juga
Untuk diketahui Fadli Zon kerap aktif menggunakan Twitter untuk menyampaikan pandangannya.
BACA JUGA:Kaesang Dukung TGIPF Selidiki Suporter yang Lakukan Provokator: Usut Tuntas Tanpa Tebang Pilih
BACA JUGA:TGIPF Kanjuruhan Sebut Semua Stakeholder Menghindar dari Tanggung Jawab, Mahfud MD 'Sentil' PSSI
"Seharusnya memang mundur dari waktu setelah kejadian," ucap Fadli Zon.
cuitan Fadli Zon mendapat 16 komentar, 34 retweet, dan 268 retweet.
TGIPF Sarankan ECO dan Ketum PSSI Mundur
Pengurus jajaran Komite Eksekutif (Exco) dan Ketua Umum PSSI M Iriawan alias Iwan Bule diminta mengundurkan diri setelah insiden Tragedi Kanjuruhan.
Pengunduran diri tersebut berdasarkan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Malang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Rekomendasi itu tertuang dalam kesimpulan laporan TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
BACA JUGA:Tugas TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesai, Mahfud MD Minta Maaf kepada Pers karena...
BACA JUGA:Ternyata! Laga Arema FC vs Persebaya Digelar Malam Hari Atas Permintaan Indosiar, Ini Kata TGIPF
Baca Juga
"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI," demikian laporan TGIPF.
Laporan hasil pemeriksaan TGIPF itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022 siang.
Menurut laporan tersebut, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI M. Iriawan dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.
Saat laporan itu disusun, korban meninggal dunia sudah mencapai 132 orang, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian di antaranya bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, TGIPF merekomendasikan agar pemangku kepentingan PSSI melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
BACA JUGA: Hasil Temuan Tragedi Kanjuruhan, TGIPF Minta Ini ke Kompolnas
Baca Juga
BACA JUGA:Terungkap Ada Aktor yang Ngotot Laga Arema vs Persebaya Digelar Malam Hari, Ini Penjelasan TGIPF
"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air," sebut TGIPF.
Pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance), PSSI perlu segera merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga didesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.
Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada regulasi yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.
BACA JUGA:Ternyata! Laga Arema FC vs Persebaya Digelar Malam Hari Atas Permintaan Indosiar, Ini Kata TGIPF
Namun, upaya menyelamatkan PSSI perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik atau keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).
"Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya," tulis TGIPF.
TGIPF menilai PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain.
"Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional," demikian laporan TGIPF.
BACA JUGA:Tugas TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesai, Mahfud MD Minta Maaf kepada Pers karena...
Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan suporter.
"Dalam catatan kami, disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab, dan sub-sub organisasinya," kata Mahfud usai menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan tanggung jawab itu berdasarkan pada aturan-aturan resmi yang secara hukum juga bertanggung jawab moral.
"Karena tanggung jawab itu, kalau berdasar aturan, itu tanggung jawab hukum; tapi hukum sebagai norma sering kali tidak jelas, sering kali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada; dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik, terinjak-injak," ujar Mahfud MD.
BACA JUGA:Menghadap Pimpinan, Ferdy Sambo: Kalau Saya Nembak Kenapa di Rumah, Pasti Saya Selesaikan di Luar
PSSI Bertanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau biasa dipanggil Iwan Bule menyebut bahwa PSSI bertanggung jawab atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan.
Hal itu disampaikannya seusai pembentukan Tim Task Force Transformasi sepakbola Indonesia bersama FIFA dan AFC, di Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022.
Sebelumnya Iwan Bule sempat bersikukuh bahwa Tragedi Kanjuruhan bukan tanggung jawabnya ataupun federasi.
Kejadian itu disebutnya murni kesalahan Panpel dan Security Officer yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.
Namun demikian seusai pertemuan dengan FIFA dan AFC hari ini, sikap Iwan Bule berubah.
Pernyataan bertanggung jawab itu sebenarnya sudah lama dinantikan banyak pihak.
"Pertama-tama saya atas nama federasi (PSSI) memohon maaf atas apa yang terjadi. PSSI bertanggung jawab sepenuhnya dari kejadian ini," kata Iwan Bule dalam keterangannya kepada awak media.
"Bentuk tanggung jawabnya adalah, kami bersepakat membentuk Task Force atau Satgas (Satuan Tugas) transformasi sepakbola yang berisi pemerintah, kemudian dari FIFA," ujarnya menambahkan.
BACA JUGA:Resmi Jadi PJ Gubernur DKI, Heru Aktifkan Pengaduan Warga di Balai Kota Seperti Era Ahok
Iwan Bule optimis pembentukan Tim Task Force bisa menjadi momentum perbaikan penyelenggaraan sepakbola Indonesia. Terlebih penyusunan langkah-langkah perbaikan mendapatkan asistensi langsung dari FIFA maupun AFC.
Dalam timeline action plan Tim Task Force, banyak langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upayanya memperbaiki tata kelola sepakbola Indonesia. Semua itu action plan disusun untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan laga sepakbola.
"Ini ahli semua (anggota Tim Task Force), ada dari keluarga sepakbola yakni tim safety and security, hadir juga AFC, Polri, Kemenpora, Kemendagri, Kemenkes, Kemen PUPR. Rapat hari ini (Tim Task Force) adalah agenda ita semua, ada timeline dan diskusi bersama," tutur Iwan Bule.
"Terkait Polri akan dilakukan sinkronisasi dengan aturan FIFA dan akan ada rapat lanjutan antara fifa dan aturan yang dimiliki FIFA. Sementara PUPR terkait arahan Presiden (Joko Widodo) akan bekerja terkait audit semua stadion," ucapnya.
"Pak Menteri (Kemen PUPR), Basuki Hadimuljono) saat ini juga berada di lapangan, mempertimbangkan apa yang menjadi arahan Presiden (Jokowi) akan dipakai," ujar purnawirawan Jenderal Polisi bintang dua itu.