Waduh, Kejari Kabupaten Bogor Akui Kesulitan Tangkap Sumardi, Tersangka Korupsi Dana Bantuan Kebencanaan

Waduh, Kejari Kabupaten Bogor Akui Kesulitan Tangkap Sumardi, Tersangka Korupsi Dana Bantuan Kebencanaan

Ilustrasi Korupsi-acch.kpk.go.id-

BOGOR, FIN.CO.ID - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan kesulitan menangkap Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor nonaktif Sumardi, yang merupakan tersangka kasus korupsi dana bantuan kebencanaan.

"Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka S karena yang bersangkutan secara sengaja telah disembunyikan oleh tersangka DAP," kata Kepala Kejari Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat.

BACA JUGA:Desakan Iwan Bule Mundur dari Ketum PSSI Menguat, Menpora: Silakan Saja

Merasa dipersulit, pihaknya menetapkan ASN Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara, berinisial DAP sebagai tersangka "obstruction of justice" atau merintangi proses penyidikan terhadap tersangka Sumardi.

Ia menyebutkan, DAP diduga membantu pelarian tersangka Sumardi yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak September 2022.

"Tersangka DAP dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan upaya pencairan dan penangkapan tersangka S yang telah ditetapkan dalam DPO," kata Agustian.

Penangkapan DAP dilakukan saat pihaknya melakukan penggeledahan kediaman Sumardi yang berlokasi di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

BACA JUGA:Selamat, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Sumardi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan kebencanaan.

Sumardi bersama satu orang lainnya berinisial SS, pegawai kontrak di BPBD pada tahun 2011-2018 ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 28 Juli 2022.

Sumardi yang merupakan mantan Kabid Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kabupaten Bogor itu bersama SS dianggap melakukan penyelewengan dana senilai Rp1,7 miliar untuk bantuan kebencanaan yang bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2017.

Dana bantuan senilai Rp1,7 miliar tersebut seharusnya didistribusikan oleh BDBD Kabupaten Bogor kepada masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Cisarua, Tenjolaya dan Jasinga. Tapi, hasil dari pemeriksaan Kejari terhadap saksi-saksi, bantuan tersebut tidak terdistribusikan.

Sumber: