DPR Resmi Cabut Sudrajat Dimyati dari Hakim Agung MA
Hakim Agung Sudrajad Dimyati alias SD--(Wikipedia)
JAKARTA, FIN.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mencabut Hakim Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajat Dimyati, dari posisinya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA).
Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar pada Selasa 4 Oktober 2022
“Apakah keputusan Komisi III untuk mencabut persetujuan terhadap hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajad Dimyati dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat paripurna dijawab 'setuju' oleh Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut, Selasa 4 Oktober 2022.
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan, bahwa pihaknya memiliki tugas dalam mengontrol dan mengawasi lembaga yang menjadi mitranya.
Termasuk salah satu hakim agung MA yang telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di komisinya.
Komisi III terus melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait. Tujuannya, agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, bermoral, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa moral dan integritas hakim agung merupakan prasyarat penting dalam pengembangan tugas mulia sebagai hakim agung," ujarnya.
BACA JUGA:KY Ingin Garap Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Beri Respon Seperti Ini
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Libatkan Hakim Agung di MA, Mahasiswa Hukum Desak Komisi Yudisial Bertindak!
Komisi III telah melakukan rapat internal pada 3 Oktober 2022. Rapat tersebut akhirnya memutuskan mencabut persetujuan terhadap hakim agung atas nama Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan di Komisi III pada 18 September 2014.
"Untuk itu, kami mohon kiranya untuk rapat paripurna dapat menyetujui keputusan Komisi III DPR RI, dan pimpinan DPR RI dapat meneruskan keputusan Komisi III DPR RI kepada Presiden RI sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan," tutupnya.
Jokowi Perintahkan Reformasi Hukum Peradilan
.jpeg)
Sumber:
