Buntut Kampanye Tabloid di Masjid, Kemenag: Berpotensi Bisa Memecah Belah
Kementerian Agama (Kemenag) turut angkat bicara mengenai peristiwa tabloid Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang tersebar di Masjid.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kementerian Agama (Kemenag) turut angkat bicara mengenai peristiwa yang tersebar di Masjid.
Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menghimbau jika masjid tidak boleh menjadi tempat ajang kampanye.
Menurutnya buntut tabloid yang disebar di masjid bisa memecah belah umat islam terlebih di negara Indonesia.
Baca Juga
BACA JUGA:Tabloid Anies Disebar di Masjid, Pengamat: Salahnya di Mana?
BACA JUGA:Geger Tabloid Anies Beredar di Masjid Malang, Fahri Hamzah Tegas: 2024 Rakyat Jangan Mau Jadi Korban
"Tabloid yang kira-kira berpotensi menghasut memecah belah sebaiknya jangan. Karena itu sangat tidak produktif untuk Indonesia kita," ucap Amin pada Rabu, 28 September 2022.
Kamauddin meneruskan, tidak menutup kemungkinan pihak Kemenag akan membuat aturan berkenaan larangan itu. Lantaran Masjid adalah tempat suci dan penting bagi umat islam.
"Mungkin (buat aturan). Kita akan coba lihat. Kita akan tindak lanjuti karena sekali lagi masjid ini sangat penting sangat strategis. Tidak boleh masjid dijadikan tempat untuk memecah umat," tuturnya.
BACA JUGA:Buntut Tabloid Anies Baswedan Disebar di Masjid Malang, Denny Siregar: Memalukan
BACA JUGA:Beredar Tabloid Anies di Masjid Malang, Musni Umar: Dalam Negara Demokrasi Wajar
Ia melanjutkan, Kemenag juga memiliki strategi untuk menghilangkan bau politik di lingkungan masjid. Seperti, menyebarkan tabloid berisi unsur-unsur keagamaan.
Respons Anies Baswedan soal Tabloid
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merespon laporan dari Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi terhadap dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Laporan itu terkait tabloid berjudul 'Mengapa Harus Anies' yang disebar di sebuah Masjid di Kota Malang pada saat salat jumat beberapa pekan lalu.
Baca Juga
Anies nampak tidak mengetahui adanya laporan itu.
BACA JUGA:Sungguh Malang, Niat Ingin Makan Malam, Pria Ini Tutup Usia Usai Tertimpa Pohon Tumbang
BACA JUGA:Tabloid Anies Baswedan Disebar di Masjid, Wali Kota Malang Berang!
"Emang ada laporan itu?," kata Anies di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 27 September 2022.
Anies tidak merespon lebih lanjut terkait laporan tersebut.
Dia akui saat ini masih fokus mengurusi Jakarta di sisa akhir masa jabatannya.
Baca Juga
"Saya ngurusin Jakarta dulu deh, belum ngurusin yang lain. Udah itu saja," kata Anies.
BACA JUGA:Akhirnya Bisa Keluar dari Grup WhatsApp dengan Elegan Tanpa Diketahui Anggota
Sebelumnya, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin kemarin 26 September 2022.
Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD), Miartiko Gea mengatakan, laporan itu terkait dengan beredarnya tabloid Anies Baswedan beberapa waktu lalu di sebuah Masjid di Kota Malang.
Tabloid yang berjudul 'Mangapa Harus Anies' itu dinilai merupakan kampanye terselubung dan politik identitas yang dilakukan Anies Baswedan dan relawannya.
“Senin, 26 September 2022, pukul 16.00, kami telah mendatangi Sentra Gakumdu Bawaslu RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan melalui penyebaran tabloid Anies Baswedan di kota Malang,” ujar Mico dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa 27 September 2022
BACA JUGA:Tingkatkan Kapasitas SDM Koperasi, LPDB-KUMKM Berikan Pendampingan Pengelola KSP Kopdit Obor Mas
Tidak hanya Anies Baswedan, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi juga melaporkan relawan Anies terkait tabloid tersebut.
Miartiko Gea mengatakan, saat ini pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai, sehingga apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dianggap masuk dalam kategori pelanggaran pemilu.
"Kami dari Kornas PD, Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi menganggap bahwa ini masuk kategori pelanggaran pemilu. Lalu kami melaporkan ke Bawaslu RI untuk mulai diproses," tutur Gea.
Gea mengatakan, poin dalam laporannya itu dengan harapan agar politik identitas tidak lagi dimainkan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, politik identitas bisa merusak disintegritas bangsa.
Kami menyampaikan sikap menolak perilaku politik identitas yang ditengarai dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang diduga menyebarkan tabloid yang menyerupai bentuk kampanye terselubung di tempat ibadah di kota Malang pada Kamis, 22 September 2022,” jelasnya.