Nasional

Soal Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Jokowi Akhirnya Buka Suara

Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soal Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Jokowi Akhirnya Buka Suara
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, FIN.CO.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Lukas Enembe belum mau memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sakit.

Belum berhasilnya KPK memeriksa Guberbur Papua Lukas Enembe, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara.

BACA JUGA:Kasus Lukas Enembe, KPK Periksa Dua Saksi

BACA JUGA:Hari Ini KPK Periksa Lukas Enembe Sebagai Tersangka

BACA JUGA:Polemik Korupsi Lukas Enembe, Tokoh Agama Papua Buka Suara Soal Kinerja KPK

Jokowi meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe menghormati panggilan pemeriksaan KPK.

Lukas Enembe sejatinya akan diperiksa terkait dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua.

"Saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," tegasnya di Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 26 September 2022.

BACA JUGA:Gubernur Lukas Enembe Ditemani Perempuan Seksi di Manila, Siapa Dia?

BACA JUGA:Fantastis, Aliran Uang Lukas Enembe Tembus Setengah Triliun Rupiah di Rumah Judi

Ditegaskannya semua warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 

"Saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati. Semua sama di mata hukum," ujarnya.

Pesan KPK

Lembaga antirasuah memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

"Hari ini, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka LE. Pemeriksaan di Kantor KPK RI, Jaksel," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

BACA JUGA:Terbongkar! Ini Perjalanan Gubernur Lukas Enembe Sejak Desember 2021 Hingga Agustus 2022

KPK, kata Ali, memastikan proses penyidikan yang dilakukan terhadap Lukas Enembe akan sesuai dengan koridor dan prosedur hukum yakni dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia (HAM).

"Kepatuhan hukum ini tentu tidak hanya untuk dipedomani KPK saja, namun juga kepada pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan agar prosesnya dapat berjalan secara efektif dan efisien," ucap Ali dalam keterangannya pada Sabtu (24/9).

BACA JUGA:Terungkap, Tito Karnavian dan Bahlil Pernah Lobi Kursi Wagub Papua di Lukas Enembe

Oleh karena itu, lanjut dia, alasan ketidakhadiran Lukas Enembe karena kesehatan tentu juga harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis agar KPK dapat menganalisis lebih lanjut.

Ia mengungkapkan KPK juga telah memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi ataupun tersangka yang dipanggil KPK.

Tidak hanya kali ini, sebagaimana diketahui KPK sebelumnya juga beberapa kali memberikan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada perkara-perkara lainnya.

 

Berita Terkait