News

Kasus Dugaan Korupsi Formula E, KATAR: Hentikan Semua Tuduhan Negatif ke KPK

KPK masih menyelidiki kasus digaan korupsi penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta

Kasus Dugaan Korupsi Formula E, KATAR: Hentikan Semua Tuduhan Negatif ke KPK
Anies Baswedan penuhi panggilan KPK terkait Formula E. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Eksekutif Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto menegaskan, masih ada pihak yang gagal paham soal kasus dugaan korupsi Formula E.

Padahal, kasus tersebut sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pihak yang gagal paham selalu menyemburkan opini negatif pada KPK.

BACA JUGA:Terinspirasi Keberhasilan Formula E, Yenny Wahid Bertemu Anies Baswedan

Seharusnya, kata dia, berhenti menyalahkan KPK, termasuk tentang hal memintai keterangan dari Anies Baswedan. 

"Sebaiknya, mari kita dukung KPK untuk segera menuntaskan masalah tersebut," ujar Sugiyanto, Minggu (25/9/2022). 

Sesungguhnya, sambbung dia, menjadi soal Formula E yakni lantaran Gubernur Anies melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI menggunakan uang Negara. 

Dana dari APBD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 dipakai untuk membayar biaya commitment fee Formula E kepada Formula E Operasional (FEO) senilai Rp. 560 miliar. 

BACA JUGA:Diduga, Kerugian Negara Dalam Balapan Formula E Era Gubernur Anies Berkisar Rp 160 Miliar

Ketika itu, ungkap Sugiyanto, Formula E seharusnya diselenggarakan pada 4 Juni 2020 di Jakarta. 

Tetapi ditunda karena muncul masalah wabah Covid-19. 

Atas hal ini, Lalu 33 anggota DPRD DKI Jakarta ingin mengunakan hak Interpelasi kepada Gubernur Anies, tetapi gagal. 

Akan tetapi, tentang pembayaran biaya commitment fee Formula E Rp 560 miliar tetap dianggap bermasalah. 

BACA JUGA:Anies Jadi Tersangka Korupsi Formula E, Begini Penjelasan KPK

"Hal ini yang memunculkan pro kontra di masyarakat," tegas dia. 

Bahkan, kata dia, masyarakat melakukan unjuk rasa meminta KPK memeriksa Formula E. 

Kemudian ada warga masyarakat yang melaporkan masalah ini kepada KPK. 

Karena itu, imbuh Sugiyanto, KPK wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sepanjang dianggap memenuhi ketentuan aturan. 

BACA JUGA:KATAR: Om Hacker Bjorka, Bila Ada Data Aliran Dana Formula E, Tolong Bocorkan Dong!

Sebab itulah KPK menyelidiki dugaan korupsi Formula E. 

Wabil khusus, tandas Sugiyanto, KPK mendalami tentang uang negara untuk pembayaran biaya commitment fee Formula E Rp. 560 miliar. 

"Apalagi, KPK diberitahu oleh Kemendagri bahwa duit negara tak boleh dipakai untuk tujuan bisnis," cetus dia. 

Jadi, tambah dia, KPK sedang menjalankan tugas menyelidiki dugaan korupsi Formula E.

BACA JUGA:Diperiksa 11 Jam, Anies Mengaku Senang Bisa Bantu KPK Terkait Formula E

"Artinya, siapapun wajib mendukung tugas KPK ini," tutur Sugiyanto. 

Bila ada pihak yang menentang penyelidikan KPK, dapat dianggap sebagai kelompok pendukung koruptor. 

Pada tahap penyidikan, pihak yang menghalangi KPK dapat diancam dengan perbuatan pidana. 

Sejatinya, andai saja sejak awal pembayaran biaya commitment fee Rp 560 milyar mengunakan dana dari BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), maka tak akan menjadi rumit. 

BACA JUGA:Ini Harapan Anies Baswedan Setelah Dipanggil KPK Terkait Penyelenggaraan Formula E

Pemprov DKI bisa berdalih pada prinsip bisnis to bisnis bagi PT. Jakpro, serta untung-rugi. 

"Nasi sudah menjadi bubur. Hentikan semua bentuk tuduhan negatif kepada KPK," pungkas dia. 

Berita Terkait