Pemerintah Bentuk Satgas Siber, Ketua DPR: Jangan Cuma Kejar Kasus Hacker Bjorka
Hacker Bjorka. (Disway) --
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah membentuk tim khusus siber untuk menuntaskan kasus kebocoran data.
Belakangan, hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan data berbagai instansi pemerintah dan juga pejabat negara.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data atau timsus siber yang dibuat pemerintah bisa menyelesaikan kasus kebocoran data dan kejahatan siber.
(BACA JUGA:Hacker Bjorka Asal Madiun, Polri: Nanti Menko Polhukam yang Menjelaskannya)
(BACA JUGA:Pemuda Madiun Diduga Bjorka Ditangkap Polisi, Fadli Zon: Tidak Presisi Pak Kapolri)
(BACA JUGA:Bjorka Soal Jokowi Bentuk Tim Satgas Atas Kebocoran Data: Ya Semoga Beruntung)
"Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022.
Ia menegaskan bahwa satgas tersebut jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka tetapi semua kasus.
Peratas yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara, mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik presiden.
(BACA JUGA:Benarkah Muhammad Agung Hidayatullah Adalah Bjorka? Begini Penjelasan Polisi)
(BACA JUGA:Bjorka Bongkar Niat Jokowi Pecat Johnny G Plate dari Menkominfo, Benarkah?)
"Masalah kebocoran data sebenarnya 'kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, melainkan juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan," jelas Puan.
Untuk itu, DPR mendorong agar satgas melakukan investigasi besar-besaran. Hal ini mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.
"Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tetapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat," ujarnya.
Sumber:
