DPR Setujui Usulan Tambahan Pagu Anggaran BNPP Tahun Anggaran 2023 Rp100 Miliar
Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, dalam rapat kerja di DPR RI-Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp248,5 miliar. Selain itu Komisi II DPR RI juga mendukung proposal tambahan sebesar Rp100 miliar.
Hal ini dilakukan oleh Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (Konsinyering) Komisi II DPR RI yang diselenggarakan pada Rabu 7 September 2022.
(BACA JUGA: Kolaborasi dengan Kemendagri dan BNPP, BRI Dorong Financial Inclusion hingga Perbatasan Indonesia )
(BACA JUGA: Sudah 77 Tahun Kemerdekaan RI, BNPP Terus Benahi Perbatasan )
“Beberapa catatan kesimpulan RDP antara lain, menyetujui Pagu Anggaran TA. 2023 sebesar Rp248,5 miliar; membangun sinergi dan kolaborasi kegiatan BNPP di daerah perbatasan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI; serta mengusulkan proposal tambahan sebesar Rp100 miliar, dan akan membawakan tahapan pembahasan selanjutnya,” ujar Restuardy dalam laporannya, Kamis 8 September 2022.
Restuardy mengatakan Pagu Anggaran BNPP TA. 2023 selaras dengan arah kebijakan RKP Tahun 2023 yaitu ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’ serta sesuai dengan pelaksanaan 3 dari 7 kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam Pengelolaan Perbatasan Negara yaitu pada PN 2, PN 3, dan PN 7.
Adapun alokasi anggaran yang dimaksud terdistribusi melalui dua Program yaitu Dukungan Manajemen sebesar Rp205,7 miliar dan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp42,7 miliar.
Kemudian secara rinci menguraikan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp42,7 miliar yang terdistribusi pada UKE I akan digunakan untuk Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Rp15,3 miliar; Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Rp15 miliar; dan Deputi Pengelolaan Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Rp12,4 miliar.
(BACA JUGA: Soal Hasil Lie Detector Putri Candrawathi, Polri: Saya Hanya Melihat Analisis Pembohong )
(BACA JUGA: Cegah Banjir pada Musim Hujan, DLH Bekasi Angkat 130 Ton Sampah dari Sungai )
Dalam RKP Tahun 2023, BNPP dimandatkan 4 Proyek Prioritas Nasional (PN) yaitu Pertama, Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Hankam sebanyak 180 Orang di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kedua, Perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk pada 49 PPKT.
Ketiga, Pelaksanaan dan Koordinasi 6 Major Project PKSN Perbatasan Negara.
.jpeg)
Sumber:
