Musisi Baskara Putra Sampaikan Kritik Tajam Soal Caleg DPR 2024 Tak Harus Punya SKCK Saat Maju Pemilu
Musisi kenamaan Indonesia Baskara Putra sampaikan kritik tajam terkait Caleg DPR RI tak harus punya SKCK dari Polisi saat maju Pemilu 2024.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Musisi kenamaan Indonesia Baskara Putra sampaikan kritik tajam terkait Caleg DPR RI tak harus punya SKCK dari Polisi saat maju Pemilu 2024.
Baskara Putra menyampaikan sudut pandangnya pada kicauan lewat akun media sosial Twitter pribadinya bernama @wordfangs yang terverifikasi.
Vokalis Feast dan Hindia itu diketahui cukup aktif dalam memanfaatkan platform tersebut untuk menelurkan opini-opini pribadinya.
Baca Juga
Kali ini Baskara Putra memberi respons terkait aturan dimana Caleg DPR RI tak harus punya SKCK dari Polisi untuk maju Pemilu 2024.
(BACA JUGA:Caleg DPR 2024 Bisa Daftar Tanpa SKCK dari Polisi, Susi Pudjiastuti Ucap Komentar Mengejutkan)
"Kita-kita mau ngurus kerjaan kecil level swasta saja perlu SKCK, masa ngurus negara kaga butuh," heran Baskara, 7 September 2022.
Kicauan Baskara Putra mendulang 296 komentar, 4,629 retweets, dan 12,1 ribu likes dari warganet sampai berita ini terbit.

Musisi sekaligus vokalis Feast dan Hindia Baskara Putra.-Instagram/@wordfangs-
Sementara itu eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyampaikan kritik menohok atas aturan SKCK untuk Caleg DPR RI 2024.
"Sementara yang melamar kadang tulang bersih-bersih kantornya harus pakai SKCK," tulis Susi Pudjiastuti pada akun Twitter resmi pribadinya, 7 September 2022.
(BACA JUGA:Jadwal Liga Europa 2022/2023 Matchday 1: Ludogorets vs AS Roma Sampai Man United vs Real Sociedad)
Caleg DPR Maju Pemilu 2024 Tak Perlu Punya SKCK
Sebelumnya Caleg DPR di Pemilu 2024 tidak wajib menyertakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) saat mendaftar ke KPU.
Lantaran tidak ada kewajiban Caleg DPR memiliki SKCK dari kepolisian dalam UU Pemilu.
Baca Juga
Diketahui pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Caleg DPR hanya perlu menyertakan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan jika pernah dipenjara.
"Surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana," sebagaimana dilansir Pasal 240 Ayat (2) huruf c UU Pemilu.
(BACA JUGA:Jadwal BRI Liga 1 2022/2023 Pekan Ke-9: Ada MU vs Bhayangkara FC Serta Arema FC vs Persib Bandung)
Calon anggota DPR juga perlu membuat surat pernyataan bermeterai berisi pengakuan tidak pernah dipenjara dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
Syarat tersebut juga berlaku bagi calon anggota DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota di Pemilu 2024 mendatang.
Kemudian, calon anggota DPR dan DPRD pun tidak wajib menyertakan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat mendaftar ke KPU.
Baca Juga
Mereka juga tidak wajib menyertakan surat tanda terima atau bukti penyampaikan laporan harta kekayaan pribadi kepada KPK.
(BACA JUGA:Erick Thohir Sebut Harga Pertamax Bisa Turun sesuai Harga Minyak Mentah Dunia)
Syarat bagi calon anggota DPR yang tidak wajib menyertakan SKCK, NPWP serta LHKPN itu berbeda dengan syarat capres-cawapres.
Merujuk UU Pemilu, capres-cawapres wajib menyertakan SKCK, fotokopi NPWP serta bukti LHKPN saat mendaftar ke KPU. Semua itu diatur dalam Pasal 227.
"Pendaftaran bakal pasangan calon dilengkapi persyaratan surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia," seperti dilansir Pasal 227 huruf b UU Pemilu.
Kita2 mau ngurus kerjaan kecil level swasta aja perlu SKCK, masa ini mau ngurus negara kaga butuh https://t.co/8S5xtTkG8M
— Baskara Putra / Hindia (@wordfangs) September 7, 2022
Sementara yg melamar kd tulang bersih2 kantornya harus pake SKCK https://t.co/9VgtXU08qK pic.twitter.com/MffPbUjGqV
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) September 7, 2022