Kenaikan Harga BBM Tak Dapat Dihindari, Subsidi Besar Tapi Salah Sasaran

Kenaikan Harga BBM Tak Dapat Dihindari, Subsidi Besar Tapi Salah Sasaran

Ilustrasi - Petugas SPBU mengisi BBM jenis Pertamax ke mobil pembeli. Harga Pertamax sendiri ditetapkan naik mulai hari ini, jumat 1 April 2022 pukul 00.00 WIB. FOTO: Pertamina Patra Niaga--

JAKARTA, FIN.CO.ID - Wacana kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar menjadi perbincangan akhir-akhir ini. 

Termasuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang potensi pembengkakan subsidi dalam APBN akibat tingginya harga minyak mentah global.

(BACA JUGA:Menteri ESDM: Pakai Motor Listrik Hemat 60 Persen BBM Daripada Motor Bensin)

Guru besar ilmu ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof. Muhammad Handry Imansyah mengatakan, kenaikan harga BBM harus dilakukan pemerintah mengingat beban subsidi yang besar sekaligus untuk mengatasi persoalan subsidi yang salah sasaran.

"Kenaikan harga BBM memang tak dapat dihindari karena beban subsidi yang sangat besar dan salah sasaran," ujarnya, dilansir dari Antara, Minggu 28 Agustus 2022.

Karena Indonesia, saat ini telah menjadi net importir BBM. 

Kuota subsidi jenis pertalite akan habis akhir September 2022 dan solar akan habis akhir Oktober 2022.

(BACA JUGA:INDEF Nilai Rencana Pemerintah Naikan Harga BBM Jadi Alternatif yang Tepat)

Menurut dia, skema subsidi jenis pertalite dan solar yang diterapkan pemerintah selama ini, dinilai tidak tepat. 

Idealnya, kata dia, subsidi itu harusnya menyasar langsung masyarakat yang tidak mampu.

"Pemberian subsidi harga pada komoditas menyebabkan semua golongan masyarakat akan dapat menikmatinya," ujarnya.

Pengguna paling banyak mengonsumsi dua jenis BBM itu adalah golongan mampu dan pengusaha besar, hal itu katanya berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas).

(BACA JUGA:Ternyata Elpiji 3 Kg Penyumbang Subsidi Terbesar, Sri Mulyani: Setiap Tabung Disubsidi Rp42.750)

Seharusnya, kata dia, penyesuaian harga BBM mengikuti harga pasar dunia. Sedangkan, untuk golongan masyarakat tidak mampu diberikan bantuan oleh pemerintah.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Khanif Lutfi

Tentang Penulis

Sumber: