Sedangkan masyarakat lain di luar kategori itu, pikir Handry dibebaskan saja dengan harga pasar sehingga dana subsidi yang demikian besar dapat dimanfaatkan program pembangunan lainnya.
"Ketimbang subsidi yang salah sasaran," katanya.
(BACA JUGA:Sri Mulyani: 68 Persen Konsumsi Elpiji 3 Kilogram Dinikmati Orang Kaya)
Contoh skema subsidi disarankannya, misalnya masyarakat dari golongan rendah tersebut membeli BBM dengan kartu miskin, sehingga bisa mendapatkan harga khusus.
"Ide dengan penggunaan fuel card seperti pernah diwacanakan Pemerintah Provinsi Kalsel bisa dilaksanakan untuk pengendalian konsumsi," ujarnya.
Dia juga mendorong penggunaan QR code dengan MyPertamina agar bisa dilakukan secepatnya.
"Tinggal pilih mana yang praktis di dalam pelaksanaan di lapangan," katanya.
(BACA JUGA:Sri Mulyani Bandingkan Subsidi Energi Rp502 T Setara dengan Pembangunan 3.333 Rumah Sakit)
Pola pengendalian konsumsi seperti ini, kata dia, semestinya sudah dilakukan sejak dulu.
Sehingga pemerintah mudah melakukan penyesuaian harga sesuai ide menghapuskan premium dan beralih ke pertalite yang awalnya akan mengikuti harga pasar dunia.
"Dengan fuel card atau QR code atau skema lainnya, pembatasan konsumsi dalam periode tertentu (sebulan) dan harga khusus bila menggunakan aplikasi tersebut," ujarnya.
Bila konsumsi telah mencapai batas, katanya, maka konsumen akan kehilangan hak mendapatkan harga khusus dan dikenakan harga normal.
(BACA JUGA: Zulhas Umumkan Nama Puan Jadi Capres, Terdengar Sorakan Bernada Kekecewaan dari Kader PAN)
Database dan servernya dilokalisasi per daerah misalnya provinsi atau kriteria lainnya supaya tidak terlalu berat.
Jelas, kata dia, kenaikan harga BBM ini tidak dapat dihindari, di berbagai negara juga menghadapi kenaikan harga energi yang luar biasa dan ini merupakan fenomena global.
