INDEF Nilai Rencana Pemerintah Naikan Harga BBM Jadi Alternatif yang Tepat

JAKARTA, FIN.CO.ID- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad sepakat jika pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan solar. 

Menurut Tauhid Ahmad, opsi kenaikan harga BBM tidak menjadi masalah asalkan tidak besar dan sesuai kemampuan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah juga baiknya menanggung sebagian dananya hingga tahun depan agar tidak memberatkan masyarakat miskin. 

“Memang bisa saja pilihannya ada kenaikan tapi mungkin tidak besar. Saya kira enggak boleh besar lah sesuai dengan kemampuan masyarakat. Saya kira yang kemungkinan terjadi adalah tadi kenaikannya tidak boleh besar, kemudian pemerintah masih menanggung dan dananya kan sudah disiapkan gitu untuk sampai tahun depan, yakni Rp 700 triliun tapi baru dipakai Rp 502 triliun,” kata Tauhid Ahmad saat dihubungi, Jumat 26 Agustus 2022.

(BACA JUGA:Anggota Komisi V DPR Sebut Wacana Kenaikan BBM Sangat Berdampak Pada Sektor Transportasi)

(BACA JUGA:IESR Setuju Pemerintah Naikkan Harga BBM Pertalite, Tapi Bagai Buah Simalakama)

Menurut Tauhid Ahmad, rencana Pemerintah menaikan harga BBM subsidi ini memang kurang tepat, tetapi rencana tersebut merupakan alternatif yang tepat.

Buat Tauhid Ahmad, kenaikan yang layak saat ini adalah 5 persen dan itu sesuai dengan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. 

“Meskipun ini tidak bagus, ada carry over (penopang) gitu, saya kira itu alternatifnya adalah menaikkan. Gak boleh besar karena disesuaikan dengan daya beli, naiknya daya belikan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pendapatan masyarakat secara umum, meskipun mungkin ini tidak fair atau tidak berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

(BACA JUGA:DPR: Harga Minyak Dunia Turun, Anehnya Harga BBM Subsidi di Indonesia Mau Dinaikan)

(BACA JUGA:Menko Airlangga Bilang Pemerintah akan Kucurkan Bantuan Sosial Jika Terpaksa Harga BBM Harus Naik)

“Tapi itu bukan opsi tunggal, saya kira memang harus ada pembatasan cuman secara teknis saya kira harus mulai dikembalikan lagi, pembatasan yang efektif akan seperti apa, apakah memang yang mobil itu tidak bisa mendapatkan tapi yang roda dua sementara ini masih bisa, kan yang kita khawatirkan menengah ke bawah gitu, kalau menengah ke bawah nggak mungkinlah punya mobil kan,” tambahnya.

Opsi lain, kata Tauhid Ahmad adalah paket Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah harus berjalan dengan baik setelah kenaikan harga BBM, karena naiknya harga BBM ini akan memacu kenaikan harga barang pokok hingga harga pangan, dan pastinya ancaman inflasi akan terjadi. 

“Kalau ada naik, dia pas satu paket dengan BLT-nya harus jalan, jangan sampai ini naik tapi BLT-nya tidak siap atau lambat ya nggak bisa respon dong kenaikan harga-harga, harus juga ada duluan begitu. Jadi ketika ada BLT guncangan inflasinya dari harga pangan kan, dampaknya pasti inflasi harga pangan dan sebagainya bisa diredam,” jelasnya.

---

Tentang Penulis

Afdal Namakule

Sumber: