Segunung Persoalan Sektor Perumahan yang Tak Kunjung Selesai, Dari Backlog Hingga Masalah Keterjangkauan
Rumah Khusus di Gorontalo yang dibangun oleh Kementerian PUPR-Birkompu-
(BACA JUGA:Menyeruak Isu LGBT di Kasus Ferdy Sambo)
(BACA JUGA:Detik-detik Akhir Sebelum Brigadir J Dibunuh, Bersimpuh Memohon Ampun ke Sambo,Tapi Tetap di Dor)
"Makanya sekarang kita mendorong masyarakat untuk menggunakan lahan-lahan supaya lebih efisien itu dengan cara vertikal. Cara vertikal ini kita harus pikirkan instrumennya untuk memberikan kepastian bagi para penghuni, misalkan jangka waktu yang cukup panjang, kemudian juga memberikan kepastian bahwa itu terjangkau," ungkap Endra kepada FIN.CO.ID, di lokasi yang sama.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Endra, perlu dukungan juga dari Pemerintah Daerah, khususnya untuk penyediaan lahan.
"Makanya kan ini harus terintegrasi, karena komponen yang paling krusial itu tanah. Kalau di kota itu kan tanah harus berkompetisi dengan peruntukan yang lain. Maka itu Pemda harus bisa ngurusin terutama yang MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ini," kata Endra.
Kembali ke Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, pihaknya telah mengusulkan kenaikan FLPP bagi MBR. Jika saat ini kuota FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah, maka di tahun 2023 diusulkan bisa naik 10 persen.
(BACA JUGA:Airlangga Hartarto: Inflasi Terkendali Karena Shock Absorber)
(BACA JUGA:Tahun Depan, Pemerintah Asumsikan Inflasi 3,3 Persen, Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen)
"Sementara diproyeksikan naik 10 persen dari tahun ini, kemungkinan 220 ribu (unit rumah)," ungkapnya.
Namun demikian, Iwan menyadari penambahan kuota tersebut tidak akan cukup untuk mengakomodir kebutuhan terhadap permintaan perumahan. Maka itu, diperlukan skema-skema lain dan keterlibatan seluruh pihak untuk mengatasi persoalan backlog.
"Backlog sekitar 12,7 juta, kemudian ada rumah tidak layak huni sekitar 23 juta, kemudian yang perlu dicatat adalah sekitar 700 ribu keluarga muda baru, sedangkan FLPP hanya 220 ribu," pungkasnya.
.jpeg)
Sumber:
