PKS Sesalkan Kebijakan APBN 2023 Belum Terfokus Pada Sektor Pertanian
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022) pagi. (F--
Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini berharap pemerintah konsisten dengan janjinya untuk penguatan infrastruktur sektor pangan dan mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat terutama terkait dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditarget mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
“Kita akan tagih janji pemerintah ini agar tidak main-main dengan urusan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan,” tegas Johan.
“Saya mengingatkan Pemerintah bahwa Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,53% yang angkanya lebih tinggi dari perkotaan, demikian juga dengan Indeks keparahan kemiskinan di pedesaan telah meningkat menjadi 0,59 (BPS, 2021)."
"Hal ini disebabkan jatuhnya harga di tingkat petani saat panen sehingga mengalami kerugian besar, jadi APBN 2023 mesti diprioritaskan untuk Peningkatan produksi dan daya saing Pertanian di setiap desa”, ujarnya.
.jpeg)
Sumber:
