PKS Sesalkan Kebijakan APBN 2023 Belum Terfokus Pada Sektor Pertanian
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022) pagi. (F--
JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyesalkan kebijakan APBN 2023 yang belum memberikan arah kebijakan anggaran yang jelas dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
Rosihan mengatakan itu menanggapi pidato presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI di Senayan Jakarta kemarin, Selasa 16 Agustus 2022.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi hanya menyinggung soal APBN akan diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran 3,3%. Padahal menurut Johan, harusnya Presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan sebagai keniscayaan.
“APBN mesti diprioritaskan untuk membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis sektor pertanian sebagai antisipasi ancaman krisis pangan,” ucap Johan lewat keterangan tertulis, Rabu 17 Agustus 2022.
Johan menegaskan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional mesti berbasis pada penguatan Kawasan ekonomi pertanian di pedesaan.
(BACA JUGA:APBN Surplus Tujuh Bulan Berturut-turut dan Setoran Pajak Meningkat, Indonesia Aman Dari Resesi?)
(BACA JUGA:Menkeu: Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen Sumbang Rp7,15 Triliun ke APBN)
“Pemerintah jangan hanya berwacana membangun mesin pertumbuhan ekonomi namun seringkali lupa bahwa potensi krisis pangan akan mempertegas inflasi yang semakin berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional. Saya berharap fokus pembangunan ekonomi Indonesia mesti berbasis pembangunan sektor pertanian,” papar Johan.
Politisi PKS ini menyebutkan bahwa tantangan ekonomi masa depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat namun inklusif dan berbasis masyarakat.
“Potensi alam pertanian Indonesia sudah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi padahal semua sektor terpuruk dan hal ini menjadi bukti empiris bahwa pertanian kita mampu sebagai lokomotif kekuatan nasional dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan seluruh rakyat,” urainya.
Johan melihat selama ini pemerintah mengabaikan potensi pertanian di pedesaaan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, padahal potensi finansial flow konsumsi pangan di pedesaan mencapai setengah dari pendapatan negara pada tahun 2022 ini.
“Saya membayangkan alangkah dahsyat jika tema 77 kemerdekaan Indonesia mengenai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat diberikan makna khusus membangun konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan berbasis pertanian untuk menyongsong kebangkitan ekonomi nasional”, ucap Johan.
(BACA JUGA:Kinerja Maksimal, Bea Cukai Dorong Surplus APBN Berkelanjutan)
(BACA JUGA:Kinerja Maksimal, Bea Cukai Dorong Surplus APBN Berkelanjutan)
.jpeg)
Sumber:
