Jokowi dan Politik Identitas-nya
Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin
Menurut Bima Arya, mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi jelang HUT ke-77 Republik Indonesia (RI) secara daring data-data yang disampaikan presiden menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai banyak modal untuk menjadi negara besar dan ekonomi terkuat jika proses pesta politik juga dilakukan dengan sangat baik.
"Tetapi presiden mengingatkan dengan sangat keras tadi, itu semua bisa hilang ketika kita kembali lagi ke politik identitas. Jadi pesan presiden kan begitu," kata dia.
Bima berpandangan, bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato jelang HUT ke-77 RI ini angka-angka keberhasilan menanggulangi COVID-19, kemudian kepemimpinan di tingkat global melalui G20, pengendalian angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi optimisme kejayaan Indonesia.
Namun demikian, jika momentum pemilu yang tinggal sekitar dua tahun lagi untuk menentukan pemimpin bangsa ke depan terjebak ke dalam politik identitas bisa membuyarkan harapan tersebut.
"Kalau kita terjebak kembali menuju 2024, kembali ke politik identitas, maka itu enggak ada gunanya semua. Saya kira itu poin yang paling bisa diambil dari presiden tadi," katanya.
Bawono Kumoro
Sementara, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan para elite politik harus berkomitmen untuk anti-politik identitas.
"Komitmen untuk menjauhkan diri dari politisasi identitas dalam Pemilu 2024 baik sekali apabila disuarakan oleh para elite politik, terutama mereka akan berlaga di dalam pemilihan presiden mendatang," kata Bawono Kumoro di Jakarta.
Potensi politik identitas kata dia akan selalu ada pemilihan umum (Pemilu). Oleh karena itu dia mengatakan untuk meredam berkembangnya politik identitas, perlu ada komitmen dari elite politik, terutama yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden (Pilpres).
"Potensi politisasi identitas akan selalu ada dalam pemilu. Apalagi Indonesia memiliki kemajemukan etnis suku dan agama," ucap Bawono.
Menurut Bawono komitmen menolak politik identitas bisa sampai ke tengah masyarakat akan semakin baik bila juga disampaikan elite politik lainnya.
Emrus Sihombing
Terpisah, pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan semua tokoh politik terutama yang akan berkompetisi pada pemilu nanti seharusnya mengharamkan politik identitas seperti komitmen Presiden Jokowi.
"Publik harus meminta ke kandidat agar menyatakan mengharamkan politik identitas yang sempit," kata Emrus.
Dia juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar tidak ada lagi politik identitas pada pemilihan umum 2024. Menurut Emrus, semua tokoh politik seharusnya punya komitmen yang sama dengan Presiden Jokowi.
Sumber:
