Jokowi dan Politik Identitas-nya
Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin
JAKARTA, FIN.CO.ID - Seluruh rakyat Indonesia merayakan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Perayaan rutin satu tahun sekali setiap 17 Agustus ini menjadi momen bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bergembira dan bersuka cita.
Tapi, ada yang berbeda dalam HUT RI ke-77 ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya sempat menyinggung pesta demokrasi yang sebentar lagi (juga) dirayakan rakyat Indonesia.
Dalam pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR, ada kata yang menjadi perbincangan hingga sorotan media. Politik identitas.
Jokowi menyebutnya dalam pidato kenegaraan di depan para wakil rakyat yang juga disaksikan seluruh masyarakat Indonesia.
"Adapun tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya,"kata Jokowi, Selasa 16 Agustus 2022.
"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," tambahnya.
Kalimat tersebut, sontak menjadi perhatian publik. Jokowi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terjebak dengan politik identitas.
Termasuk juga politisasi agama dan polarisasi sosial yang diketahui, Indonesia bakal mengadakan hajat demokrasi lima tahunan pada 2024 mendatang.
Harusnya semua sepakat. Mendukung pidato Jokowi soal politik identitas agar tidak terulang di Pemilu 2024.
Jika masih ingat, di Pemilu 2019 lalu sangat kental politik identitas. Hampir segala sesuatu dikaitkan dengan agama.
Termasuk para pendukung dan netizen dengan dalil-dalilnya agar capres yang mereka usung bisa menang.
Bima Arya
Salah satu yang ikut komentar adalah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.Ia menyatakan sepakat dengan pesan Presiden Joko Widodo agar Indonesia tidak kembali terjebak ke dalam politik identitas pada Pemilu 2024 untuk meraih kejayaan bangsa memiliki ekonomi yang kuat di dunia.
Sumber:
