Nasional

Jokowi dan Politik Identitas-nya

Perayaan rutin satu tahun setiap 17 Agustus ini menjadi momen bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bergembira dan bersuka cita.

 Jokowi dan Politik Identitas-nya
Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Seluruh rakyat Indonesia merayakan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Perayaan rutin satu tahun sekali setiap 17 Agustus ini menjadi momen bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bergembira dan bersuka cita.

Tapi, ada yang berbeda dalam HUT RI ke-77 ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya sempat menyinggung pesta demokrasi yang sebentar lagi (juga) dirayakan rakyat Indonesia.

Dalam pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR, ada kata yang menjadi perbincangan hingga sorotan media. Politik identitas.

Jokowi menyebutnya dalam pidato kenegaraan di depan para wakil rakyat yang juga disaksikan seluruh  masyarakat Indonesia.

"Adapun tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya,"kata Jokowi, Selasa 16 Agustus 2022.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," tambahnya.

Kalimat tersebut, sontak menjadi perhatian publik. Jokowi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terjebak dengan politik identitas.

Termasuk juga politisasi agama dan polarisasi sosial yang diketahui, Indonesia bakal mengadakan hajat demokrasi lima tahunan pada 2024 mendatang. 

Harusnya semua sepakat. Mendukung pidato Jokowi soal politik identitas agar tidak terulang di Pemilu 2024.

Jika masih ingat, di Pemilu 2019 lalu sangat kental politik identitas. Hampir segala sesuatu dikaitkan dengan agama.

Termasuk para pendukung dan netizen dengan dalil-dalilnya agar capres yang mereka usung bisa menang. 

Bima Arya

Salah satu yang ikut komentar adalah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.Ia menyatakan sepakat dengan pesan Presiden Joko Widodo agar Indonesia tidak kembali terjebak ke dalam politik identitas pada Pemilu 2024 untuk meraih kejayaan bangsa memiliki ekonomi yang kuat di dunia.

Menurut Bima Arya, mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi jelang HUT ke-77 Republik Indonesia (RI) secara daring data-data yang disampaikan presiden menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai banyak modal untuk menjadi negara besar dan ekonomi terkuat jika proses pesta politik juga dilakukan dengan sangat baik.

"Tetapi presiden mengingatkan dengan sangat keras tadi, itu semua bisa hilang ketika kita kembali lagi ke politik identitas. Jadi pesan presiden kan begitu," kata dia.

Bima berpandangan, bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato jelang HUT ke-77 RI ini angka-angka keberhasilan menanggulangi COVID-19, kemudian kepemimpinan di tingkat global melalui G20, pengendalian angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi optimisme kejayaan Indonesia.

Namun demikian, jika momentum pemilu yang tinggal sekitar dua tahun lagi untuk menentukan pemimpin bangsa ke depan terjebak ke dalam politik identitas bisa membuyarkan harapan tersebut.

"Kalau kita terjebak kembali menuju 2024, kembali ke politik identitas, maka itu enggak ada gunanya semua. Saya kira itu poin yang paling bisa diambil dari presiden tadi," katanya.

Bawono Kumoro

Sementara, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan para elite politik harus berkomitmen untuk anti-politik identitas.

"Komitmen untuk menjauhkan diri dari politisasi identitas dalam Pemilu 2024 baik sekali apabila disuarakan oleh para elite politik, terutama mereka akan berlaga di dalam pemilihan presiden mendatang," kata Bawono Kumoro di Jakarta. 

Potensi politik identitas kata dia akan selalu ada pemilihan umum (Pemilu). Oleh karena itu dia mengatakan untuk meredam berkembangnya politik identitas, perlu ada komitmen dari elite politik, terutama yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden (Pilpres).

"Potensi politisasi identitas akan selalu ada dalam pemilu. Apalagi Indonesia memiliki kemajemukan etnis suku dan agama," ucap Bawono. 

Menurut Bawono komitmen menolak politik identitas bisa sampai ke tengah masyarakat akan semakin baik bila juga disampaikan elite politik lainnya.

Emrus Sihombing

Terpisah, pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan semua tokoh politik terutama yang akan berkompetisi pada pemilu nanti seharusnya mengharamkan politik identitas seperti komitmen Presiden Jokowi.

 "Publik harus meminta ke kandidat agar menyatakan mengharamkan politik identitas yang sempit," kata Emrus.

Dia juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar tidak ada lagi politik identitas pada pemilihan umum 2024. Menurut Emrus, semua tokoh politik seharusnya punya komitmen yang sama dengan Presiden Jokowi. 

Emrus mengatakan politik identitas disampaikan oleh kelompok tertentu untuk merugikan calon tertentu dan menguntungkan calon tertentu. Padahal, dampak dari politik identitas bisa memicu konflik horisontal. 

"Kalau itu terjadi, akan sulit diredam. Negara ini berasaskan Pancasila, semua tumbuh karena kebersamaan. Setiap manusia berbeda antara satu dan lainnya, dan perbedaan itu harus dihargai," katanya. 

Emrus mengatakan pesan Jokowi agar tidak ada politik identitas pada Pemilu 2024 sangat positif. Sebagai Presiden, Jokowi punya kekuatan dalam menyampaikan pesan sehingga diikuti tokoh politik lainnya. 

"Apa yang presiden katakan harus ditaati. Kalau ada kandidat yang masih menggunakan politik identitas, publik harus menolak. Publik jangan memilih kandidat yang diuntungkan politik identitas," tuturnya.

Juri Ardiantoro

Terakhir, Kantor Staf Presiden mencermati Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR, DPR, DPD RI, yang mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas, politisasi agama dan polarisasi sosial pada Pemilu 2024.

Menurut Deputi IV KSP Juri Ardiantoro, pesan Presiden tersebut berangkat dari situasi dan kondisi kontestasi politik belakangan ini, baik pemilu maupun pilkada yang cenderung memecah belah bangsa, bahkan merusak sendi-sendi kebangsaan.

“Kompetisi politik tidak seharusnya menghalalkan segala cara yang destruktif,” tegas Juri di Jakarta, Selasa.

Menurut Juri, politik identitas yang destruktif dan politisasi agama merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama, terutama menjelang momentum politik, sebab hal tersebut bisa menjadi akselerator bagi gugurnya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horizontal berkepanjangan.

"Politik identitas dan agama yang dipolitisasi adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat," ujarnya.

Juri menambahkan, politik yang dibalut agama selalu menjadi komoditas favorit untuk diperdagangkan menjelang pemilu seperti saat ini, di mana agama selalu dijadikan justifikasi untuk meraih tujuan-tujuan politik.

“Kepada siapa pesan itu diberikan? Kepada semua pihak, baik para elit politik maupun masyarakat umum. Keterbelahan politik di masyarakat adalah akibat dari perilaku politik para elit dalam berbagai level yang tidak sadar betapa berbahayanya politisasi agama dan politik identitas,” kata Juri. (KHANIF LUTFI)

 

Berita Terkait