JAKARTA, FIN.CO.ID -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang baru Nobumitsu Hayashi digelar di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Senin 25 Juli 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
(BACA JUGA: Menko Airlangga: Penyaluran KUR Nasional Hingga Juni 2022 Naik 41 Persen Dari Tahun Lalu)
Pertemuan selama hampir 2 jam itu berlangsung dengan pembahasan yang lebih fokus kepada berbagai proyek JBIC yang ada di Indonesia.
Mengawali pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa JBIC berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendanaan maupun penasihat dalam berbagai proyek infrastruktur.
JBIC setiap tahun membuat survei atas perusahaan manufaktur Jepang yang melakukan bisnis di luar Jepang (Survey on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies).
Seperti kita ketahui pada survei tahun 2021, dari Daftar “Promising Countries for Overseas Business” , Indonesia masih di peringkat ke-6 atau di bawah Vietnam dan Thailand.
(BACA JUGA: Maju Mundur Proyek KA Makassar-Parepare Bikin Dana Pembebasan Lahan Rp1,2T Hangus? LMAN Bilang Begini)
“Indonesia ingin lebih tinggi dari Vietnam dan Thailand, inilah alasan utama kenapa kami menemui JBIC di Tokyo,” ungkap Menko Airlangga, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa 26 Juli 2022.
JBIC memiliki spesialisasi yang salah satunya adalah pembiayaan di sektor energi.
“Beberapa proyek infrastruktur utama seperti Pembangkit Listrik Tanjung Jati-B, Jawa 1, dan pembangkit panas bumi Sarula dan Muara Laboh, serta proyek LNG Tangguh. Proyek-proyek ini menyediakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menambahkan bahwa fokus Indonesia untuk dua tahun ke depan adalah memulihkan ekonomi dan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, yang salah satunya didukung oleh ketersediaan infrastruktur energi.
(BACA JUGA: Kurs Rupiah 26 Juli 2022 Diprediksi Melemah, Terdorong Sentimen Negatif Kenaikan Suku Bunga The Fed)
Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk melaksanakan transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) pengurangan emisi karbon 29 persen pada 2030.
Pemerintah Jepang juga telah melakukan banyak kolaborasi dengan Indonesia dalam pengurangan emisi karbon. Salah satunya melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM).
