Nasional

Istri Ferdy Sambo Minta Perlindungan dari LPSK, Ini Komentar Ketua KNPI

Ketua umum DPP KNPI, Haris Pertama turut berkomentar terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang beri perlindungan terhadap Istri Kadiv Propam Fe

 Istri Ferdy Sambo Minta Perlindungan dari LPSK, Ini Komentar Ketua KNPI
Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Haris Pertama

JAKARTA, FIN.CO.ID- Ketua umum DPP KNPI, Haris Pertama turut berkomentar terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang beri perlindungan terhadap Istri Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Sebagaimana diketahui, Istri Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yakni Putri Candrawati mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK terkait insiden baku tembak sesama polisi.

Insiden baku tembak sesama polisi tersebut Yakni Bharada E yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

(BACA JUGA:LPSK Belum Beri Perlindungan ke Istri Irjen Ferdy Sambo, Ternyata Karena Hal Ini)

Haris Pertama mengatakan jika LPSK seharusnya memberi perlindungan terhadap Bharada E sehingga kasus tersebut semakin terkuak.

Pernyataan Haris Pertama terhadap LPSK diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @knpiharis.

"LPSK bukan hanya memberi perlindungan kepada istri Irjen Sambo, akan tetapi harus memberi perlindungan kepada Bharada E agar terkuat semua misteri," ucapnya Haris pada Selasa (19/7/2022).

Sebelumnya, Putri Candrawati minta perlindungan ke LPSK tersebut atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya, selain itu permohonan perlindungan juga diajukan Bharada E ke LPSK pada Kamis 14 Juli 2022.

(BACA JUGA:Isu Brigadir J Dibunuh Lebih dari 1 Orang, Ini Dugaan Tim Kuasa Hukum)

Atas pengajuan perlindungan itu, LPSK telah mendalami keterangan yang diberikan dari Bharada E sebelumnya melalui wawancara. 

Sedangkan keterangan dari Putri Cabdrawati belum diperoleh LPSK, karena yang bersangkutan masih dalam kondisi trauma pasca insiden polisi tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu pada Minggu (17/7/2022).

"Kami mendalami keterangan Bharada E dan Ibu P. Dari ibu P belum diperoleh keterangan karena masih terguncang (trauma)," ungkap Edwin sebagaimana dilansir FIN.co.id pada Senin (18/7/2022).

(BACA JUGA:Temuan LPSK Soal Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Tidak Ada Rehabilitasi, Ibadah Dibatasi)

Menurutnya, LPSK dalam menentukan bentuk perlindungan yang diajukan pemohon perlu terlebih dahulu melakukan wawancara.

Ditegaskan wawasan ini menjadi bagian penting lantaran akan menentukan bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada kedua pemohon tersebut.

Sebelumnya, Tim kuasa hukum atau pengacara istri Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo Arman Hanis beberkan hal penting ini usai konsultasi dengan Dewan Pers, Jumat (15/7/2022).

Kedatangan pengacara istri Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo itu ke Gedung Dewan Pers untuk melakukan konsultasi.

(BACA JUGA:Kasus Pelecehan Brigadir J ke Istri Irjen Ferdy Sambo Naik ke Penyidikan)

Pasca pertemuan tersebut pengacara Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo tersebut menyampaikan hal penting ini ke awak media.

Arman Hanis meminta agar insan wartawan untuk mengendepankan jurnalisme empati terhadap peristiwa yang menimpa kliennya.

Arman Hanis menambahkan bahwa hal tersebut mesti dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan dari tim khusus yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Arman Hanis merujuk Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dimana wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila.

(BACA JUGA:Partai Garuda Tantang Kemenkominfo Tegas Blokir Google hingga WhatsApp: Jangan Cuma Gertak Sambal

"Bagaimana pun, keluarga mempunyai tiga orang anak yang masih berusia muda," terang Arman dilansir Antara.

"Dan ini yang menimbulkan dampak yang luar biasa apabila teman-teman pers tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik," sambungnya.

Selain itu, Penembakan terjadi antara Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadie J), ajudan drive caraka (ADV) istri Kadiv Propam Polri, dan Bharada E, ADV Kadiv Propam Polri. Kejadian tersebut mengakibatkan Brigpol Nopryansah tewas tertembak dengan tujuh lubang peluru di tubuhnya.

Adapun peristiwa itu dilatarbelakangi oleh pelecehan dan penodongan pistol yang dialami oleh istri Kadiv Propam Polri, Putri Ferdy Sambo.

(BACA JUGA:Pilot Pesawat Tempur yang Jatuh di Blora, Dinyatakan Gugur Tinggalkan Istri yang Baru Dinikahi)

Kapolri Copot Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam

Ferdy Sambo dinyatakan nonaktif terhitung sejak Senin 18 Juli 2022 malam ini.

Penonaktifan ini terkait adanya aksi penembakan di rumah dinasnya di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu. 

Dalam peristiwa itu, Brigadir Nopransyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dinyatakan tewas di tempat. 

"Malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara dinonaktifkan," tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Senin 18 Juli 2022.

Divisi Propam Polri untuk sementara dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

(BACA JUGA:Gunakan Alat 3D Laser Scanner, Polisi Olah TKP Kecelakaan Truk Tangki Pertamina Dengan Metode Traffic Analysis)

Menurut Listyo Sigit, penonaktifan Ferdy Sambo untuk memperlancar proses penyidikan. 

Listyo Sigit menambahkan tim khusus yang telah dibentuk masih melakukan pemeriksaan berbagai saksi.

Perkembangan kasus polisi tembak polisi

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan bakal transparan dan objektif dalam menyelesaikan kasus baku tembak antaranggota polisi yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Kapolri membentuk tim gabungan melibatkan pihak internal dan eksternal Polri untuk mengungkap kasus penembakan antaranggota yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam.

(BACA JUGA:Nicho Silalahi Apresiasi Kapolri Nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam, Begini Isinya)

Tim ini, kata dia, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa usur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal dengan penanggung jawab Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

Tim ini juga melibatkan mitra kepolisian dari unsur eksternal, yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM.

Tim Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Pembunuhan Berencana

Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J resmi membuat laporan polisi ke Bareskrim Mabes Polri, Senin terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/0386/VII/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tertanggal 18 Juli 2022.

“Laporan telah diterima yaitu laporan dugaan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksudkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 tentang pembunuhan dan juncto penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain Pasal 351 ayat (3), tiga pasal itu dulu yang laporannya diterima,” kata Kamaruddin Simanjutan, koordinator tim kuasa hukum keluarga Brigadir J ditemui di Bareskrim Polri, 

(BACA JUGA:Mengejutkan, Begini Respons Natalius Pigai Tahu Irjen Ferdy Sambo Resmi Dinonaktifkan Kapolri)

Perhatian Presiden Jokowi

Kasus ini menarik perhatian publik mengingat ada sejumlah kejanggalan, seperti izin penggunaan senjata oleh anggota yang masih berstatus tamtama serta bukti CCTV yang rusak.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan pandangannya terkait peristiwa tersebut dan meminta proses hukum dilakukan.

"Ya, proses hukum harus dilakukan," ujar Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerjanya di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

 

 

 

Berita Terkait