LPSK Belum Beri Perlindungan ke Istri Irjen Ferdy Sambo, Ternyata Karena Hal Ini
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memberikan perlindungan terhadap istri kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo atas aksi baku tembak sesama polisi.
JAKARTA, FIN.CO.ID- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memberikan perlindungan terhadap istri kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo atas aksi baku tembak sesama polisi.
Seperti yang dikabarkan, telah terjadi aksi baku tembak sesama polisi yakni Bharada E yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri.
Penembakan ini bermula ketika Brigadir J masuk ke kamar istri Irjen Ferdy Sambo yang diduga ingin melecehkanya.
Baca Juga
(BACA JUGA:Keluarga Brigadir J Lapor ke Bareskrim Atas Dugaan Pembunuhan, Ali Syarief: Ada yang Semakin Terpojok Nih)
Pasca peristiwa baku tembak sesama polisi tersebut, Istri Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawati mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.
Putri Candrawati minta perlindungan ke LPSK tersebut atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya, selain itu permohonan perlindungan juga diajukan Bharada E ke LPSK pada Kamis 14 Juli 2022.
Atas pengajuan perlindungan itu, LPSK telah mendalami keterangan yang diberikan dari Bharada E sebelumnya melalui wawancara.
Sedangkan keterangan dari Putri Cabdrawati belum diperoleh LPSK, karena yang bersangkutan masih dalam kondisi trauma pasca insiden polisi tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
(BACA JUGA:Polri Usut Kasus Penembakan Brigadir J Lewat Pembuktian Ini: Hasilnya Akan Sangat Jelas)
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu pada Minggu (17/7/2022).
"Kami mendalami keterangan Bharada E dan Ibu P. Dari ibu P belum diperoleh keterangan karena masih terguncang (trauma)," ungkap Edwin sebagaimana dilansir FIN.co.id pada Senin (18/7/2022).
Menurutnya, LPSK dalam menentukan bentuk perlindungan yang diajukan pemohon perlu terlebih dahulu melakukan wawancara.
Ditegaskan wawasan ini menjadi bagian penting lantaran akan menentukan bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada kedua pemohon tersebut.
(BACA JUGA:Komnas HAM Dapat Bukti Baru Video dan Foto Kondisi Jenazah Brigadir J)
Baca Juga
Sebelumnya, Tim kuasa hukum atau pengacara istri Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo Arman Hanis beberkan hal penting ini usai konsultasi dengan Dewan Pers, Jumat (15/7/2022).
Kedatangan pengacara istri Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo itu ke Gedung Dewan Pers untuk melakukan konsultasi.
Pasca pertemuan tersebut pengacara Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo tersebut menyampaikan hal penting ini ke awak media.
Arman Hanis meminta agar insan wartawan untuk mengendepankan jurnalisme empati terhadap peristiwa yang menimpa kliennya.
Arman Hanis menambahkan bahwa hal tersebut mesti dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan dari tim khusus yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga
Arman Hanis merujuk Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dimana wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila.
"Bagaimana pun, keluarga mempunyai tiga orang anak yang masih berusia muda," terang Arman dilansir Antara.
"Dan ini yang menimbulkan dampak yang luar biasa apabila teman-teman pers tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik," sambungnya.
(BACA JUGA:Polri Benarkan Adanya Polisi Intimidasi Jurnalis Liput Kasus Brigadir J, Begini Penjelasanya)
Selain itu, Sebelumnya, Penembakan terjadi antara Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadie J), ajudan drive caraka (ADV) istri Kadiv Propam Polri, dan Bharada E, ADV Kadiv Propam Polri. Kejadian tersebut mengakibatkan Brigpol Nopryansah tewas tertembak dengan tujuh lubang peluru di tubuhnya.
Adapun peristiwa itu dilatarbelakangi oleh pelecehan dan penodongan pistol yang dialami oleh istri Kadiv Propam Polri, Putri Ferdy Sambo.
Wakapolri Pimpin Langsung
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akhirnya memberi pernyataan terkait kasus baku tembak anggotanya.
Sigit menegaskan akan membentuk tim gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
(BACA JUGA:Pecah, BNI Loud Fest 2022 Ramai Pengunjung)
"Saya sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri," kata Sigit ke awak media, Selasa (12/7/2022).
Tim ini, kata Sigit, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa usur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal.
Tim ini juga melibatkan mitra kepolisian dari unsur eksternal yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM.
"Polri juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, Kompolnas dan Komnas HAM, terkait isu yang terjadi ini," ujar Kapolri.
(BACA JUGA:Hujan Lebat Sejak Sabtu, Cina Diterjang Banjir Bandan, Ribuan Warga Dievakuasi)
Menurut jenderal bintang empat itu, pembentukan tim ini selain untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang, juga meng-counter isu-isu atau berita-berita agar tidak liar di masyarakat.
"Tim akan bergerak sehingga rekomendasi gabungan tim eksternal dan internal menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti hal-hal yang ditemukan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada," kata Sigit.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dengan asistensi dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.
"Kasus ditangani Polres Jakarta Selatan, saya sudah minta penanganan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan penyelidikan scientific crime investigation (berbasis ilmiah), walau ditangani Polres Jaksel tetap mendapatkan asistensi Polda dan Bareskrim," pungkas Sigit.
(BACA JUGA:Keluarga Brigadir J Lapor ke Bareskrim Atas Dugaan Pembunuhan, Ali Syarief: Ada yang Semakin Terpojok Nih)
Perhatian Presiden Jokowi
Kasus ini menarik perhatian publik mengingat ada sejumlah kejanggalan, seperti izin penggunaan senjata oleh anggota yang masih berstatus tamtama serta bukti CCTV yang rusak.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan pandangannya terkait peristiwa tersebut dan meminta proses hukum dilakukan.
"Ya, proses hukum harus dilakukan," ujar Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerjanya di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).