Nasional

Nicho Silalahi Apresiasi Kapolri Nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam, Begini Isinya

Pegiat media sosial Nicho Silalahi turut berkomentar terhadap Iren Ferdy Sambo yang resmi dinonaktfikan dari Kadiv Propam Polri.

Nicho Silalahi Apresiasi Kapolri Nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam, Begini Isinya
Aktivis Nicho Silalahi.

JAKARTA, FIN.CO.ID- Pegiat media sosial Nicho Silalahi turut berkomentar terhadap Iren Ferdy Sambo yang resmi dinonaktifkan dari Kadiv Propam Polri.

Seperti yang dikabarkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam Polri. Hal tersebut berkaitan penembakan yang dilakukan Bharada E yang menewaskan Brigadir J.

Hal tersebut, Nicho Silalahi turut mengapresiasi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang telah menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo. Menurut Nicho jika tindakan tersebut untuk memberikan kepastian dan transparasi penyidikan.

(BACA JUGA:Irjen Ferdy Sambo Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Hotman Paris: Hebat Kapolri)

Pernyataan Nicho Silalahi terhadap irjen Ferdy Sambo yang dinonaktfikan sebagai kadiv Porpam diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @Nicho_Silalahi.

"Gitu dong pak Listyo Sigit. Ini baru benar untuk memberikan kepastian dan transparasni penydikian," ucap Nicho Silalahi pada Selasa (19/7/2022)

"Oh ya pak segera kembalikan pada kami Polri yang humanis da n jauh dari kebrutalan apa lagi dalam menerani Unjuk Rasa. Jangan biarkan Presisi hanya jargon Semata," tambah Nicho.

Sebelumnya,Ferdy Sambo dinyatakan nonaktif terhitung sejak Senin 18 Juli 2022 malam ini.

(BACA JUGA:BREAKING NEWS! Kapolri Copot Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo )

Penonaktifan ini terkait adanya aksi penembakan di rumah dinasnya di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu. 

Dalam peristiwa itu, Brigadir Nopransyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dinyatakan tewas di tempat. 

"Malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara dinonaktifkan," tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Senin 18 Juli 2022.

Divisi Propam Polri untuk sementara dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

(BACA JUGA:LPSK Belum Beri Perlindungan ke Istri Irjen Ferdy Sambo, Ternyata Karena Hal Ini)

Menurut Listyo Sigit, penonaktifan Ferdy Sambo untuk memperlancar proses penyidikan. 

Listyo Sigit menambahkan tim khusus yang telah dibentuk masih melakukan pemeriksaan berbagai saksi.

Berikut pernyataan lengkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo:

"Sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus tembak menembak anggota Polri di Asrama Duren Tiga. Kita melihat ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul, yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. 

Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri.

Ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektifitas transparansi dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semua dan tentunya semua tahapan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara scientific sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawaban secara scientific crime investigation."

(BACA JUGA:Lemkapi Apresiasi Kapolri Nonaktifkan Irjen Fredy Sambo)

Sebelumnya, pada Jumat (8/7), Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di kawasan Jakarta Selatan.

Peristiwa itu diduga dilatarbelakangi terjadinya pelecehan dan penodongan pistol terhadap P, istri Irjen Ferdy.

Perkembangan kasus polisi tembak polisi

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan bakal transparan dan objektif dalam menyelesaikan kasus baku tembak antaranggota polisi yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Kapolri membentuk tim gabungan melibatkan pihak internal dan eksternal Polri untuk mengungkap kasus penembakan antaranggota yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam.

(BACA JUGA:Tumben Nih, PSI Puji Anies Baswedan: Kepala Daerah yang Paham Kerja Dunia Internasioal)

Tim ini, kata dia, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan beberapa usur lain yang dilibatkan seperti Provos dan Paminal dengan penanggung jawab Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

Tim ini juga melibatkan mitra kepolisian dari unsur eksternal, yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM.

Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Buat Laporan

Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J resmi membuat laporan polisi ke Bareskrim Mabes Polri, Senin terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/0386/VII/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tertanggal 18 Juli 2022.

“Laporan telah diterima yaitu laporan dugaan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksudkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 tentang pembunuhan dan juncto penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain Pasal 351 ayat (3), tiga pasal itu dulu yang laporannya diterima,” kata Kamaruddin Simanjutan, koordinator tim kuasa hukum keluarga Brigadir J ditemui di Bareskrim Polri, 

(BACA JUGA:Ribuan Orang Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Tangerang)

Perhatian Presiden Jokowi

Kasus ini menarik perhatian publik mengingat ada sejumlah kejanggalan, seperti izin penggunaan senjata oleh anggota yang masih berstatus tamtama serta bukti CCTV yang rusak.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan pandangannya terkait peristiwa tersebut dan meminta proses hukum dilakukan.

"Ya, proses hukum harus dilakukan," ujar Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerjanya di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

 

 

 

Berita Terkait