Imbas Penyelewengan Dana Umat, Anies Baswedan Didesak Ungkap Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta Dengan ACT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.-Screenshot YouTube/Aksi Cepat Tanggap-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Gubernur Anies Baswedan didesak ungkap kemungkinan adanya kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Pasalnya baru-baru ini organisasi ACT diduga melakukan penyelewengan dana umat yang telah melakukan donasi.
Lantaran sejumlah kegiatan sosial ACT kerap melibatkan Gubernur Anies Baswedan pada kesempatan tertentu.
Seperti Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk menyikapi pandemi Covid-19 pada April 2020 silam.
(BACA JUGA:Kisah 41 Penerjun Kibarkan Bendera pada Puncak Perayaan HUT Ke-76 Bhayangkara)
Tuntutan Anies untuk mengungkapkan kemungkinan adanya kolaborasi Pemprov DKI dengan ACT diucapkan langsung oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul.
Adib Miftahul menyampaikan bahwa Anies harus mengumumkan kepada masyarakat agar publik bisa lega akan isu miring yang beredar.
“Pemprov saya sarankan menjelaskan secara utuh kalau memang tidak ada penyelewengan," ucap Adib, Selasa (5/7/2022).
"Segera buka kepada publik karena ini bisa bermuatan politis, saya kira lagi-lagi Pak Anies yang bisa dirugikan,” tambahnya.
(BACA JUGA:Kacau! PPDB Online Kota Bekasi Tertera Jarak Rumah Calon Siswa ke Sekolah Jutaan Meter)
Adib Miftahul menambahkan bahwa apa yang menimpa ACT bisa saja jadi hambatan untuk Anies Baswedan secara politis.
Apalagi jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian program daerah di ACT yang kemungkinan merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ada penjelasan secara utuh tidak ada yang dirugikan itu tidak masalah, itu harus dijabarkan kepada publik secara terang benderang," terang Adib.
"Tapi sebaliknya kalau ada yang dirugikan dan ditemukan ada indikasi dugaan misalnya tidak sesuai dengan program, merugikan, misalnya pakai APBD,” lanjutnya.
Sumber:
