Pemerintah Rencanakan Vaksin Booster, Anis: Ekonomi Masyarakat Sedang Tertekan

JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) di awal tahun dikritisi. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, hal ini tidak pantas dilakukan pemerintah di tengah pandemi. Dan, tidak sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Anis menilai, vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat. “Selagi status pandemi belum berubah, vaksin tidak boleh berbayar. Karena vaksin barang publik. Belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan,” kata Anis, Kamis (2/9).

WHO, sebelumnya mengecam pemberian vaksin booster atau dosis ketiga vaksin Covid-19. Karena tidak cukup bukti ilmiah, bahwa booster diperlukan. Dan, tingginya ketimpangan vaksin di seluruh dunia, terutama bagi negara produsen dengan negara importir vaksin.

Hal lain yang menjadi sorotan Anis adalah pembiayaan vaksinasi booster dari dua sumber. Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibiayai negara. Kedua, untuk golongan masyarakat non-PBI, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, mengkomersialkan vaksin saat situasi pandemi Covid-19 secara etika tidak pantas. Di sisi lain, ia juga menyatakan seharusnya fokus pemerintah segera menyelesaikan percepatan uji coba vaksin dalam negeri untuk segera diproduksi secara massal.

“Selesaikan produksi vaksin secara mandiri. Percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan. Selama ini, fokus pemerintah kepada vaksin juga tidak berimbang dengan strategi dasar 3T (testing, tracing dan treatment) yang menjadikan PPKM selama ini kurang efektif,” tandasnya. (khf/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: