Ini 5 Hal Dalam Bidang Kesehatan yang Ingin Dicapai RI Ketika Memegang Presidensi G20
RI jadi Presidensi G20 (Instagram @Jokowi) --
JAKARTA, FIN.CO.ID- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah Indonesia ingin mencapai lima hal dalam bidang kesehatan saat memegang Presidensi G20.
Menurut Budi, hal pertama yang ingin dicapai Indonesia dalam G20 adalah terbentuknya financial intermediary fund yang merupakan dana cadangan untuk mengatasi pandemi.
Dana cadangan tersebut telah berhasil dibentuk Menkes bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
(BACA JUGA:Menko Airlangga Dorong Peran Komunitas Intelektual Dalam Presidensi G20 Indonesia)
Hal tersebut disampaikan Menteri Menkes Budi Gunadi usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Istana Merdeka Jakarta, pada Selasa 21 Juni 2022.
“Alhamdulillah dengan bantuan Bu Retno, Bu Sri Mulyani sama-sama kita bertiga sudah berhasil membentuk fund ini dan sudah lebih dari USD1 miliar yang di-commit oleh beberapa negara dan institusi di fund ini,” ujar Budi.
Selain itu, Indonesia dan WHO juga telah berdiskusi terkait penggunaan dana yang ada di dalam pendanaan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara adil dan cepat.
(BACA JUGA:Menkeu Bahas Kerja Sama dan Isu Prioritas G20 Pada Indonesia-Singapore Business Forum)
Budi menjelaskan WHO akan mengambil posisi di depan untuk dapat menentukan negara dan orang-orang yang perlu mendapatkan prioritas jika terjadi pandemi.
“Pentingnya juga kerja sama antara pemerintah dan swasta karena hampir semua produsen dari vaksin, obat-obatan, dan juga alat kesehatan adalah pihak swasta,” tutur Budi.
Hal lain yang ingin dicapai adalah terkait integrasi dari lab genome sequence di seluruh dunia yang dapat mengidentifikasi adanya virus varian baru maupun bakteri baru.
(BACA JUGA:Anggota G20 Diminta Bekerja Sama, Seimbangkan Kepentingan yang Beragam)
Selain itu, Indonesia juga ingin mengharmonisasi standar perjalanan, baik berupa sertifikat vaksin maupun sertifikat pengetesan, sehingga tidak mengganggu pergerakan orang maupun barang.
“Standar ini menggunakan WHO, sudah pilot project-nya jalan, dan sudah lebih dari 30 negara yang paling besar kemarin Brazil dengan European Union jadi seluruh anggotanya sudah mengikuti program inisiatif dari Indonesia ini,” ucap Budi.
.jpeg)
Sumber:
