Teten Masduki Tegaskan 6 Program Prioritas Kemenkop UKM Mesti Berjalan: Jangan Kerja Sekadar Formalitas
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan enam program prioritas Kemenkop UKM penting dijalankan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk UMKM serta mendorong target jumlah kewirausahaan.
Ia menyebut, sinergi antara kedeputian dan pemerintah daerah diperlukan demi kelancaran program tersebut.
(BACA JUGA:Tanggulangi Dampak PMK, KemenkopUKM Sepakat Lakukan Lima Langkah)
“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” kata Teten dalam keteranganya, Senin, 20 Juni 2022.
Diketahui, Kemenkop memiliki enam program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Kemudian, Redesign PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), The New PLUT sebagai Center of Excellence (pusat keunggulan), Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
(BACA JUGA:Hasil Studi: Krisis Pekerja Hambat Rencana Transformasi Digital 91 Persen UKM di Indonesia)
Lebih lanjut, Teten mengajak seluruh pihak membangun spirit baru untuk mewujudkan enam program prioritas serta mencari ide alternatif anyar terkait akses pembiayaan maupun pasar bagi koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM).
“Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan, di mana hal ini menjadi landasan kerja kita,” ujar Teten.
Teten menyatakan telah menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan program prioritas koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
(BACA JUGA:Bentuk BLUD, KemenKopUKM Buka Akses Pembiayaan Usaha Mikro Di Daerah)
Saat ini, 70 persen program pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga kerja sama antar pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
“Jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu menjadi komitmen bekerja secara penuh,” katanya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
