Menurut dia, Pemilu 2024 seharusnya momentum yang baik untuk mempertahankan "political rights", tapi juga mestinya bisa memperbaiki aspek kebebasan sipil.
Saiful menambahkan dalam banyak studi, perilaku elite politik bisa berpengaruh pada kondisi kebebasan sipil, seperti kepastian aparat hukum untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang adalah bagian dari kebijakan di tingkat elite.
"Seharusnya aspek kebebasan sipil menjadi salah satu agenda pokok dari pemimpin Indonesia ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional tahun 2024 nanti," katanya pula.