“Publik yang merespons negatif hingga yang bersangkutan menurunkan videonya adalah sikap publik yang tidak menerima perilaku LGBT di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” tegas Kurniasih.
Fraksi PKS, ujar Kurniasih, sebelumnya juga meminta agar ada peraturan komprehensif yang mengatur bukan hanya kekerasan seksual tapi juga tindakan penyimpanan seksual.
“Kami konsisten menyuarakan peraturan yang komprehensif agar keluarga Indonesia terlindungi dari perilaku kekerasan sekaligus penyimpanan seksual seperti yang kami suarakan sebelum pengesahan RUU Tindak Kekerasan Seksual. Kita mendorong agar Revisi UU KUHP bisa segera disahkan sehingga keluarga Indonesia terlindungi dari berbagai faktor risiko kerusakan akibat tindakan penyimpangan seksual,” ujar Kurniasih.